Gubri Mengeluh Tingginya Pajak Bikin Investor Malas ke Riau: Akhirnya Orang ke Malaysia

Laporan Tika Ayu

RIAU ONLINE, PEKANBARU- Gubernur Riau, Syamsuar keluhkan tingginya penetapan pajak bagi perusahaan berdampak pada kurangnya minat berinvestasi di Provinsi Riau, Sabtu 8 Oktober 2022. 

 

 

Keluhan yang diungkap Gubri tersebut mewakili pendapat investor yang dijadikan masukkan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) saat rapat kunjungan kerja (Kunker) di Balai Serindit, Pekanbaru.

 

 

"Nah ini juga bapak dari Bappenaslah yang bisa memberikan masukan karena masukan dari kami tak didengar. Kalau bisa kita lakukan tentu banyak orang investasi di sini pak," pungkas Syamsuar. 

 

 

 

Pasalnya kata Syamsuar, persoalaan pajak yang termasuk bagian insentif termasuk kemudahan dalam berusaha adalah bagian dari kebijakan nasional. Sedangkan persoalan tentang keamanan investasi di Provinsi Riau jata Syamsuar tak perlu ada yang dikhawatirkan.

 

"Insentif itu bagian kebijakan nasional,"

 

Makanya Syamsuar seperti menyayangkan, kebijakan oajak yang tinggi seperti mengecilkan pekuang investasi di daerah. Ia mencontohkan salah satunya seperti hilirisasi sawit. 

 

"Akhirnya banyak orang investasi di Malaysia. Apalagi berkaitan dengan hilirasi sawit, paling banyak di Malaysia,"

 

 

Lanjut Syamsuar mengatakan bahwa jika pajak tidak memberatkan investor untuk berinvestasi itu akan menarik investasi, apalagi kata Syamsuar Provinsi Riau punya sumber bahan baku sehingga akan lebih irit, lebih urah jika hendak berinvestasi di sini.

 

 

 

 

Deputi Bidang Ekonomi Bappenasn Amalia Adininggar Widyasanti tak menyangkal bahwa catatan masukan yang disampaikan Syamsuar sesuai dengan catatan yang mereka miliki. Lanjut Amalia mengatakan bahwa terkait kondisi pajak ini akan jadi satu temuan lapangan kunker Bappenas di Provinsi Riau. 

 

"Nanti akan kami koordinasikan dengan pihak terkait pak. Inilah yang menyebabkan kenapa head quarter April tidak di Indoensia, padahal operasionalnya Indonesia karena salah satunya faktor pajak ini,"

 

 

Tak hanya itu, dalam rapat kunker tersebut Amalia turut memaparkan data soal komparasi besar pajak yang ada di Asia. Dan Indonesia sendiri menurut pemaparan Amalia berada di kisaran 22 persen.

 

"UEA 0 persen, Qatar 10 persen, Singapura 17 persen, Vietnam 20 persen," ungkapnya.