(Sigit Eka Yunanda/Riau online)
Selasa, 2 Februari 2021 20:01 WIB
RIAUONLINE, PEKANBARU - Panitia Kerja (Panja) Migas Komisi VII DPR-RI mengundang Gubernur Riau menggelar Rapat Dengar Pendapat membicarkan progress kelanjutan Blok Rokan pada, 9 Februari 2021 mendatang.
Dalam surat undangan tersebut, terdapat sejumlaah instansi di antaranya Tokoh Masyarakat LAMR, Kepala SKK Migas, Dirut Pertamina, Dirut PGN dan Presdir Chevron. Menariknya, undangan tersebut justru tidak mengundang DPRD Riau.
Anggota Komisi VII asal Riau, Abdul Wahid menyebut DPRD Riau dipersilahkan datang ke rapat yang akan dilaksanakan di Gedung Nusantara tersebut.
"Kalau mau datang tidak apa-apa, saya kasih info," ungkap Wahid Selasa, 2 Februari 2021.
Baca Juga
Wahid menjelaskan, undangan ini memang diminimalisir karena protokol Covid-19 dan diserahkan ke Gubernur Riau siapa yang akan diundang.
"Karena ini protokol Covid. Kita serahkan ke gubernur yang membawa siapa-siapa," jelas Wahid.
Wahid menyebut, kehadiran DPRD diperlukan dalam pertemuan ini untuk mengetahui apa sebenarnya yang menjadi keinginan Riau terkait dengan nasionalisasi Blok Rokan tersebut.
"DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan itu sangat penting menurut saya. Saya ingin tahu apa sih keinginan Riau ini, masukan lah. jangan dianggap daerah tidak dibawa-bawa, tidak pernah dibawa-bawa," Jelas Wahid.
Dalam undangan tersebut diketahui akan membahas dua hal utama yakni Progress peralihan Blok Rokan, progress pipanisasi Blok Rokan.
