Anggota DPRD Sibuk Kunker, LAM Minta Mendagri Evaluasi Perjalanan Dinas

Datuk-Said-Usman-Abdullah-SUA.jpg
(Hasbulah Tanjung)

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Ketua MKA Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kota Pekanbaru, Said Usman Abdullah menyoroti kinerja anggota DPRD Riau maupun DPRD Pekanbaru jarang berada di kantor untuk menampung keluhan masyarakat.

Pasalnya, banyak masyarakat mengadukan berbagai permasalahan ke LAMR Kota Pekanbaru, karena tidak menemukan anggota DPRD di kantor baik di DPRD Riau maupun DPRD Pekanbaru.

Berdasarkan pengakuan masyarakat, ketika mereka mendatangi kantor wakil rakyat, pegawai di sekretariat DPRD kerap beralasan anggota DPRD sedang melakukan kunjungan kerja ke luar kota.

"Kemendagri dan kepala daerah harus meninjau tentang Dinas Luar (DL) atau perjalanan dinas DPRD ini, masak DPRD setiap minggu ke luar kota. Jadi kapan menampung aspirasi masyarakatnya? Kunjungan apa namanya tu?" kata Said, Kamis, 26 Desember 2019.

DPRD, sambungnya, dipilih oleh rakyat dan bertugas menampung setiap permasalahan rakyat, jika mereka disibukkan dengan kunjungan kerja, kapan waktu DPRD untuk mengurus rakyat.

"Rakyat itu masalahnya banyak, jangan pergi-pergi. Kalau DPRD ke luar kota ke mana masyarakat ngadu lagi? Mereka dipilih untuk ngurus rakyat, bukan untuk jalan-jalan," tegasnya.

Kalau alasan ingin belajar dan menambah wawasan, sebaiknya cukup didatangkan saja perwakilan ke Pekanbaru. Selain agar DPRD bisa stand bye di Pekanbaru, solusi ini juga dinilai Said sebagai bentuk efisiensi anggaran.

"Kalau mau belajar, datangkan gurunya bukan kita datang ke tempat guru. Mau konsultasi dengan Kemendagri, cukup undang Kemendagri ke Riau. Jadi cuma satu orang yang kita bayar. Jangan kita berbondong-bondong ke sana habis-habiskan anggaran," jelasnya.

Kalaupun harus kunker, tambahnya, cukup tiga atau empat kali saja dalam setahun, supaya DPRD bisa fokus melakukan tugasnya terutama dalam mengawasi pembangunan dan menampung aspirasi.

"Itu lebih baik. Anggaran perjalanan dinas mereka ini dialihkan ke pembangunan seperti sekolah. Negeri ini sedang krisis, jangan jadikan itu (perjalanan dinas) ajang cari uang, LAM juga akan mengirim surat ke Kemendagri terkait permasalahan ini," tutupnya.