(ROBI SUSANTO/RIAU ONLINE)
RIAU ONLINE, TELUK KUANTAN - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) DPRD Kuansing menilai Pemkab Kuansing tidak serius dalam menindaklanjuti catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Hampir setiap tahun soal pendataan wajib pajak, penagihan dan pengawasan terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan wajib pajak perdesaan dan perkotaan belum memadai.
Bahkan pemerintah sampai kesulitan dalam menagih piutang PBB-P2. Sehingga berpengaruh langsung terhadap rendahnya penyerapan PAD dari sektor pajak dan retribusi.
Baca Juga
"Ini sejalan dengan catatan BPK RI yang tertulis dalam situs milik BPK RI," ujar Satria Mandala Putra saat menyampaikan pandangan umum fraksinya, Sabtu, 29 Juli 2023.
Fraksi PDIP berpandangan ini terjadi karena kurangnya keseriusan Pemkab Kuansing dalam menyikapi hal tersebut. Sehingga ini menjadi persoalan dari tahun ketahun dan terus menjadi persoalan daerah.
