Tito: Fasilitas Umum Rusak Harus Segera Diperbaiki, Jangan Dibiarkan

RIAU ONLINE - Aksi unjuk rasa di sejumlah daerah yang terjadi sejak Senin, 25 Agustus 2025 sempat diwarnai dengan tindakan perusakan fasilitas umum oleh pelaku kerusuhan. 

Menanggapi hal ini, Mendagri Muhammad Tito Karnavian meminta agar kepala daerah segera memperbaiki fasilitas umum yang rusak dalam rangkaian peristiwa tersebut.

"Jangan menimbulkan, dibiarkan [fasilitas yang rusak] karena itu akan membuat trauma publik," kata Tito saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, dikutip dari KUMPARAN, Selasa, 2 September 2025.

"Jadi segera dilakukan perbaikan dan kalau yang memerlukan waktu yang lama, tutup (areanya ditutupi)," imbuhnya.

Tito menuturkan,  pembiayaan pembenahan ini bisa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan juga gotong royong, misalnya bantuan dari masyarakat yang mampu.

"Kalau nanti APBD-nya kesulitan, ya bisa melalui mekanisme hibah. Misalnya hibah dari pemerintah provinsi, dari kabupaten lain yang lebih mampu anggaran fiskalnya kuat," kata Tito.

Tito menambahkan, pemerintah pusat juga tidak menutup kemungkinan turut membiayai perbaikan tersebut. Saat ini pemerintah masih berkoordinasi untuk memetakan daerah mana yang bisa memperbaiki secara mandiri dan mana yang memerlukan bantuan, termasuk menghitung total kerugian secara nasional. 

“Kita belum menghitung secara nasional. Belum. Sedang dalam proses penghitungan,” ujarnya.

Di sisi lain, Tito mendorong seluruh pemda untuk memastikan kegiatan ekonomi di daerah tetap berjalan. Hal ini penting karena menyangkut kepentingan masyarakat luas. 

“Jangan kita kemudian kegiatan ekonomi terhenti karena akan terdampak kepada masyarakat semua,” ujarnya.

Tito mencatat, sejak 25 Agustus 2025 aksi penyampaian pendapat digelar di berbagai daerah. Sebagian aksi berlangsung secara damai, meski ada pula sejumlah aksi yang menimbulkan kerusakan karena dilakukan secara anarkistis.

Selain memperbaiki fasilitas rusak, pemda diminta segera menggelar rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk membahas kondisi terkini di wilayahnya masing-masing. 

Pemda juga diharapkan membuka dialog dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga akademisi, serta menggelar kegiatan yang menghadirkan kedamaian, seperti doa bersama yang melibatkan lintas masyarakat.

Lebih lanjut, pemda diimbau menggencarkan program pro rakyat, seperti pasar murah dan penyaluran bantuan sosial yang menjadi kewajiban negara. Sebaliknya, kegiatan seremonial yang terkesan pemborosan diminta untuk ditunda. Para pejabat dan keluarganya pun diingatkan agar tidak menampilkan kemewahan secara berlebihan.

“Tolong dijaga betul, termasuk acara pribadi di momentum saat ini dan ke depan, laksanakan secara sederhana,” ujarnya.

Tito juga menegaskan, pihaknya menunda persetujuan permohonan perjalanan ke luar negeri bagi kepala daerah. Ia meminta seluruh kepala daerah yang wilayahnya tergolong rawan untuk tetap berada di daerah masing-masing guna mengendalikan situasi bersama Forkopimda.