Diperintahkan Presiden Prabowo, Gibran Bakal Tinggal dan Berkantor di Papua

Wapres-Gibran2.jpg
(Wapresri.go.id)

RIAU ONLINE - Wakil Presiden RI memang tidak banyak mendapat sorotan dibanding Presiden RI. Tapi, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, justru banyak disorot secara negatif.

Kekinian, desakan untuk memakzulkan Gibran dari kursi Wakil Presiden datang dari forum purnawirawan TNI dan banyak kalangan.

Di tengah isu pemakzulan, sebuah rencana besar digodok di lingkaran Istana. Gibran dipersiapkan untuk menerima penugasan khusus langsung dari Presiden Prabowo Subianto, yakni mengatasi peliknya permasalahan di Tanah Papua.

Gibran bahkan dibuatkan kantor di Papua. Artinya, Gibran akan jauh dari pusat kekuasaan pemerintahan di Jakarta.

Pekerjaan Gibran tak hanya akan fokus pada percepatan pembangunan, tetapi juga meredam konflik yang tak kunjung usai.

Informasi ini pertama kali diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.


Dalam sebuah acara resmi, Yusril menyebut penugasan ini sebagai sebuah langkah strategis yang belum pernah ada sebelumnya, bahkan mengisyaratkan Gibran akan lebih banyak beraktivitas langsung di Papua.

"Saya kira ini pertama kali presiden akan memberikan penugasan untuk menangani masalah Papua. Bahkan kantor wakil presiden juga akan ada di Papua, supaya wakil presiden itu bekerja dari Papua sembari menangani masalah Papua," katanya, dikutip dari Suara.com, Selasa 8 Juli 2025.

Yusril menegaskan, fokus pemerintah tidak akan lagi semata-mata pada infrastruktur fisik. Pemenuhan hak asasi manusia (HAM) disebut akan menjadi pilar utama.

Ia menyoroti pentingnya pelibatan aparat keamanan yang harus beroperasi dengan kalkulasi HAM.

Menurutnya, partisipasi publik, terutama Orang Asli Papua (OAP), menjadi krusial untuk menentukan arah pembangunan yang adil dan menghormati hak-hak kultural serta sipil mereka.

Rencana ini, klaim Yusril, adalah wujud komitmen pemerintah mendengar aspirasi rakyat Papua

Gagasan untuk menempatkan wakil presiden sebagai ujung tombak penyelesaian masalah Papua bukanlah hal baru. Pada periode sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin telah memimpin Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP).

Untuk menunjukkan keseriusan, Ma'ruf Amin bahkan sempat berkantor selama lima hari di Papua pada Oktober 2023, melakukan serangkaian dialog dengan berbagai tokoh.