Kemhan Habiskan Rp 693 T dalam 5 Tahun Dipimpin Prabowo, Buat Apa Saja?

Menhan-Prabowo-serahkan-pesawat.jpg
(Foto: Jamal Ramadhan/kumparan)

RIAU ONLINE - Kementerian Pertahanan (Kemhan) telah menghabiskan alokasi anggaran sebesar Rp 693 triliun selama lima tahun di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Anggaran Kemhan secara tren juga terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Kemhan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 mendapat anggaran senilai Rp 139,27 triliun, kedua terbesar di bawah Kementerian PUPR yang mendapat anggaran 147,37 triliun. Pada 2022, anggaran untuk Kemhan bahkan mencapai Rp 134 triliun, tercatat paling tinggi.

Namun, anggaran Kemhan tersebut tidak sepenuhnya digunakan untuk belanja atau Modernisasi Alutsista (alat utama sistem senjata). Misalnya pada APB 2024, alokasi alutsista sebesar Rp 43,02 triliun. Secara nominal merupakan yang terbesar kedua setelah alokasi untuk Dukungan Manajemen sebesar Rp 77,57 triliun.

Dilansir dari kumparan, Minggu 7 Januari 2024, kementerian di bawah pimpinan Prabowo Subianto itu telah membeli sejumlah alutsista, di antaranya sejumlah kapal selam hingga jet tempur yang berasal dari Amerika Serikat, Prancis, hingga Uni Emirat Arab (UEA).


Alokasi anggaran Kemhan lainnya di 2024 adalah untuk:

  • Kesejahteraan Prajurit Rp 12,37 triliun;
  • Pelaksanaan Tugas TNI Rp 4,04 triliun;
  • Riset, industri, dan pendidikan Rp 1,65 triliun;
  • Pembinaan Sumber Daya Rp 597,4 miliar;
  • Kebijakan dan Regulasi Rp 24,7 miliar.

Anggaran hingga triliunan yang digunakan Prabowo untuk membeli alutsista itu mendapat sorotan dari cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Cak Imin mengaku heran, karena negara rela utang triliunan rupiah untuk membeli alat perang, padahal negara sedang tidak berperang.

"Anggaran pemerintah lebih baik digunakan untuk membeli alat pertanian. Ketahanan pangan tidak kurang penting dibandingkan ketahanan militer. Saat ini rakyat lebih butuh makan dibanding alutsista yang dibeli pemerintah," ujarnya dalam acara Resolusi Indonesia, Jumat 5 Januari 2024.