Presiden Jokowi Ajak Warga Negara Indonesia Hidup Bareng Covid-19

TPU-Pondok-Ranggon.jpg
(Bisnis/Himawan L Nugraha)

RIAU ONLINE, JAKARTA-Presiden Jokowi meminta warga Indonesia untuk hidup berdampingan dengan virus corona. Pernyataan itu keluar setelah Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan virus corona tidak akan hilang seperti penyakit Campak, Ebola dan HIV/AIDS. 

Jokowi mengajak warga Indonesia beradaptasi dan hidup berdampingan dengan virus corona. Fase ini dikenal dengan 'New Normal', yakni kehidupan baru yang mengadaptasi situasi pasca-pandemi. 

Meski nantinya kasus COVID-19 sudah mereda, setiap orang di seluruh dunia tetap harus waspada dengan menjaga jarak, memakai masker, rajin mencuci tangan, dan membersihkan diri. 

Salah satu kebijakannya untuk mendorong 'New Normal' lewat imbauan beraktivitas kembali bagi masyarakat berusia di bawah 45 tahun. Kemudian menggulirkan wacana relaksasi PSBB.


"Artinya kita harus berdampingan (menyesuaikan diri) hidup dengan COVID-19. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, berdamai dengan COVID-19. Sekali lagi, yang penting masyarakat produktif, aman, dan nyaman," kata Presiden Jokowi. 

 

Jokowi tinjau penyaluran bantuan sosial tunai di kantor pos

Presiden Joko Widodo bersiap meninjau penyerahan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kantor Pos Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/5). Foto: ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

Direktur Kedaruratan WHO, Michael Ryan, sebelumnya memang menyatakan virus corona kemungkinan tidak akan pernah hilang, dan seluruh masyarakat harus berdampingan hidup dengannya. 

Akan tetapi, pernyataan tersebut sebagai peringatan kepada negara-negara yang memutuskan melonggarkan pembatasan atau lockdown karena adanya penurunan kasus. Misalnya China, Thailand, hingga sebagian negara di Eropa. 
"Kita memiliki virus baru yang memasuki populasi manusia untuk pertama kalinya, dan oleh karena itu sangat sulit untuk diprediksi kapan kita akan mengatasinya," ujar Ryan. 

"Virus ini mungkin hanya menjadi virus endemik di kehidupan kita dan virus ini mungkin tidak akan pernah hilang," tuturnya. 

Hal inilah yang membuat pernyataan Jokowi menuai kritik. Banyak pihak menilai Indonesia belum waktunya untuk masuk ke dalam fase 'New Normal' lantaran kasus corona belum menurun, melandai sekalipun. Termasuk dengan wacana untuk relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara bertahap.


Namun, argumen pendukung 'New Normal' turut disampaikan LSI Denny JA dalam sebuah riset bertajuk 'Indonesia Bekerja Kembali: Lima Kisi-Kisi'. Dengan metode kualitatif didukung data sekunder lainnya, LSI menyebutkan Indonesia dapat kembali efektif bekerja dengan gaya 'New Normal' berbarengan dengan upaya menekan virus corona. 


"Juni 2020, Indonesia secara bertahap dan selektif bekerja kembali," kata peneliti senior LSI Denny JA, Ikrama Masloman. 

Dari hasil risetnya metode kualitatifnya itu, Ikram juga mengklaim lima daerah yang dinilai dapat kembali efektif bekerja, yakni DKI Jakarta, Kota dan Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, serta Provinsi Bali. Sebab, riset menunjukkan tren kasus corona mulai menurun setelah penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). 

Pertanyaannya, apakah Indonesia sudah siap dengan fase The New Normal? 

Jika Jokowi menggunakan argumen WHO untuk fase New Normal, maka pemerintah haru mengingat sejumlah syarat yang diwajibkan oleh WHO jika ingin melonggarkan pembatasan. 

Yakni, negara harus mampu mengendalikan penyebaran virus corona hingga mengalami angka penurunan. Lalu, negara juga harus mampu melacak dini, isolasi, hingga tes secara masif. Ketiga, negara harus bisa menekan potensi penularan corona di tempat-tempat rawan. Terakhir, berbagai tempat publik seperti sekolah dan perkantoran harus bisa menerapkan protokol pencegahan COVID-19. 

Pengendalian virus setidaknya perlu dilihat dari kurva epidemi yang ditampilkan di setiap negara. Meski ada grafik harian, Indonesia belum menampilkan standar kurva epidemi virus corona SARS-CoV-2. 

 

Padahal, kurva ini penting untuk menggambarkan perjalanan pandemi, menentukan sumber dan waktu penularan, memprediksi puncak serta akhir pandemi, dan mengevaluasi efektivitas kebijakan pengendalian dari pihak berwenang. 

“Manfaat dari kurva epidemiologis ini sangat besar dan vital dalam pandemi COVID-19 ini, kita dapat menganalisis luasnya sebaran penularan sudah sampai level berapa, memprediksi kapan puncak pandemi, kapan jumlah kumulatif melandai, dan kapan pandemi tersebut berakhir.

Tim di Jawa Timur telah memproduksi kurva epidemiologis tersebut secara rutin, namun untuk di level pusat, belum,” tutur pakar epidemiologi Universitas Airlangga (UNAIR), Windhu Purnomo. 

Hingga Minggu 17 Mei 2020, kasus corona di Indonesia mencapai 17.514 kasus positif, 1.148 Meninggal, dan 4.129 pasien sembuh, sejak pertama kali diumumkan pada 2 Maret lalu. Yang menjadi titik masalahnya, kasus positif corona terus bertambah diiringi dengan angka kematian yang terus meningkat. Dalam sehari saja per Minggu, terdapat 59 kasus kematian, tertinggi kedua sejak Maret lalu. 

 

Penambahan kasus positif juga tak diiringi dengan masifnya uji spesimen corona. Saat ini, RI baru memeriksa 187.965 spesimen dari 140.473 orang, dari target Jokowi yang menginginkan uji 10 ribu spesimen per hari. Artikel ini sudah terbit di Kumparan.com