Pemerintah Riau Jangan Jadi Anak Durhaka

Aksi-Massa.jpg
RIAUONLINE.CO.ID/Suci Aulya
Massa Aksi saat menyampaikan aspirasi di depan kantor Gubernur Riau. Rabu (9/9/2015). Massa menuntut pemerntah Riau menghentikan monopoli penguasaan lahan dan gambut di Riau

RIAUONLINE, PEKANBARU - Kantor Gubernur Riau digeruduk ratusan massa dari berbagai elemen masyarakat menuntut tuntaskan persoalan kabut asap Riau. Massa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Riau Melawan Asap meminta pemerintah menghentikan monopoli penguasaan lahan gambut di Riau.

 

"Tindak tegas dan lakukan penegakkan hukum terhadap perusahaan pembakar hutan," Kata Koordinator Aksi Rendy. Rabu (9/9/2015).

 

Demo asap siang ini turut mengundang budayawan muda Riau untuk menyampaikan aspirasi rakyat melalui sajak terkait bencana asap.

 

Dalam sajaknya tersirat pemerintah yang menduduki kursi pemerintahan saat ini merupakan anak dari rakyat.

 

"Apa itu rakyat? Rakyat adalah orang tua dari pemerintah. Maka salah jika kita memanggil pemerintah itu dengan sebutan bapak atau ibu. Tapi sebenarnya, kita harus panggil mereka dengan sebutan ananda."

 

(KLIK JUGA: Warga Riau Minta Bantuan Malaysia Atasi asap

 

"Jika pemerintah tidak memenuhi aspirasi dan apa yang dikeluhkan rakyat, maka pemerintah itu akan disebut anak durhaka! Polisi-polisi yang saat ini mengawal aksi ini adalah anak sholeh. Mereka mau mengawal aksi rakyat. Untuk pemerintah, jika tidak menemui aspirasi kita saat ini, maka mereka adalah anak durhaka," kecamnya lantang.

 

Selain menghadirkan budayawan, organisasi masyarakat dan mahasiswa juga turut meramaikan aksi yang dimulai pukuk 14.00 ini. Mereka adalah Serikat Pemuda Riau (SPR), Kaliptra, Seruni, Partai Rakyat Demokratik (PRD), KAMMI, Pelopor, PPWI, GMNI, Hippmih, BEM UR, BEM UMRI, Hippmih, IMM, Seknas Jokowi, Scale Up, IPMKS, GMPKS, Hutan Riau, PPPI, Himarohu, Sikukeluang, Walhi, Green Peace, GPPI dan KNPI.

 

(BACA JUGA: Presiden Jokowi Perintahkan Atasi Asap Riau Dalam 2 Pekan

 

Tak hanya budayawan yang mengecam dengan keras bahwa pemerintah jangan sampai menjadi anak durhaka, organisasi perempuan Seruni juga menyampaikan orasinya, mereka tidak rela melihat anak-anaknya setiap bernafas menghirup udara racun.

 

"Kami perempuan yang melahirkan anak-anak kami. Susah payah kami melahirkan mereka, kami tifak rela melihat setiap mereka bernafas, mereka menghirup udara beracun akibat eksploitasi yang dilakukan oleh korporasi."

 

Dengan lantang, Seruni menyebut dua perusahaan besar yang menjadi penyumbang titik api terbanyak di Provinsi Riau.

 

(KLIK JUGA: Kala Polisi Berjibaku Padamkan APi

 

"Berdasarkan data dari satelit NASA, dua perusahaan yakni RAPP dan Sinarmas merupakan penyumbang titik api terbanyak. Mereka dengan bebas membuka lahan karena mengantongi izin dari pemerintah dan mereka hanya menjadi boneka yang dikangkangi oleh korporasi. Semua sumber daya alam di riau diperuntukkan bagi kepentingan pasar inernasional yang didalamnua paling besar adalah kepentingan US dan negara-negara liberalis lainnya."

 

Selain menyerukan orasi, massa dari bebagai organisasi masyarakat ini juga melakukan shalat ashar berjamaah yang dilajukan di depan halaman kantor gubernur hingga ke badan jalan.

 

Usai melakukan shalat berjamaah, massa kembali berdiri didepan halaman gedung kantor gubernur dengan harapan Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman dapat menemui mereka. Setelah akhirnya sekitar satu jam, Andi -sapaan akrab Arsyadjuliandi Rachman, keluar dari kantornya dan menemui massa aksi.

 

(BACA JUGA: Jokowi: Cabut Izin Perusahaan dan Pidanakan

 

Massa aksi yang mereka sebut 'Gerakan Rakyat Riau Melawan Asap' menyampaikan pernyataan sikap mereka yaitu pemerintah harus memberhentikan monopoli penguasaan lahan dan lahan gambut di Riau, menindak tegas dan melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan pembakar hutan, melakukan audit, evaluasi dan reviai terhadap izin-izin pemanfaatan lahan oleh perusahaan, membasahi lahan-lahan gambut, memberikan kompensasi kesehatan akibat adap bagi rakyat Riau gratis tanpa syarat, segera melakukan evakuasi rakyat Riau korban bencana asap yang telah sampai pada level bahaya, dan terakhir, cabut izin perusahaan HTI dan perkebunan sawit pembakar hutandan lahan Riau.

 

Menanggapi pernyataan sikap tersebut, Andi malah menyebutkan bencana kabut asap di Riau ini merupakan kiriman dari Provinsi tetangga.

 

"Kita sudah pelajari data-data dari BMKG. Dan ternyata kabut asap di Riau ini berasal dari provinsi lain. Kita juga akan terus melakukan upaya-upaya untuk mematikan api," kata Andi.

 

Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE dan Follow Twitter @red_riauonline