Praktisi hukum tata negara, DR. (C) Prabowo Febriyanto (Defri Candra/Riau Online)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Aksi demonstrasi yang semakin meluas di berbagai daerah, khususnya di ibu kota Jakarta, menunjukkan ketegangan sosial yang semakin meningkat.
Demonstrasi ini tidak hanya berasal dari ketidakpuasan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, tetapi juga merupakan cerminan dari kesenjangan sosial dan ekonomi yang semakin terasa di tengah masyarakat.
Kerusuhan yang terjadi belakangan ini diakibatkan oleh akumulasi ketidakpuasan terhadap kebijakan ekonomi dan politik yang dianggap tidak berpihak pada rakyat.
Salah satu yang paling memicu adalah pandangan masyarakat terhadap tingginya tunjangan bagi wakil rakyat, yang dirasakan sangat tidak adil, mengingat pada saat yang sama, beban pajak semakin berat dan perekonomian nasional mulai melemah.
Ketidakadilan sosial ini diperburuk dengan kabar mengenai kematian tragis Affan Kurniawan yang menjadi pemicu emosional yang memperburuk ketegangan. Kejadian tersebut mengubah protes menjadi kekisruhan yang lebih luas dan semakin sulit dikendalikan.
Menurut seorang praktisi hukum tata negara, DR. (C) Prabowo Febriyanto, solusi utama yang dapat mengurangi eskalasi kekisruhan ini adalah dengan penegakan hukum yang transparan.
"Transparansi dalam penegakan hukum sangat penting untuk memastikan bahwa setiap peristiwa yang terjadi dapat diselidiki secara terbuka."
"Proses investigasi harus bebas dari manipulasi atau tekanan politik, agar masyarakat merasa bahwa aparat penegak hukum baik polisi maupun TNI benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat," tegas Prabowo, Sabtu, 30 Agustus 2025.
Kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum adalah hal yang krusial untuk mencegah terjadinya perlawanan yang lebih besar.
Baca Juga
"Tanpa adanya kepastian hukum, masyarakat akan semakin merasa bahwa suara mereka tidak didengar, dan keadaan ini bisa menjadi bahan bakar yang memperparah ketegangan," lanjutnya.
Prabowo juga menekankan pentingnya pembukaan ruang diskusi yang konstruktif antara pemerintah dan berbagai elemen masyarakat, seperti perwakilan rakyat, mahasiswa, pekerja, dan ojek online (ojol).
"Pemerintah harus mendengarkan aspirasi dan mencari solusi bersama, bukan hanya berfokus pada meredam emosi. Diskusi yang terbuka dan penuh penghargaan terhadap suara rakyat akan menciptakan komunikasi yang lebih efektif dan berujung pada penyelesaian yang lebih konkret," tambahnya.
Dengan melakukan dialog yang jujur dan terbuka, pemerintah diharapkan dapat menemukan jalan tengah antara tuntutan masyarakat dan kebijakan yang dapat diterima oleh semua pihak.
"Solusi yang bukan hanya bersifat sementara, tetapi menyentuh masalah-masalah mendasar yang memicu ketidakpuasan sosial," lanjut Prabowo.
Salah satu isu besar yang menjadi sorotan dalam kerusuhan ini adalah kebijakan ekonomi pemerintah yang dianggap tidak memihak kepada rakyat.
Tunjangan DPR yang dianggap terlalu tinggi di tengah kondisi ekonomi yang terpuruk menambah kesenjangan sosial yang sudah ada. Oleh karena itu,
"Pemerintah harus segera mengevaluasi kebijakan terkait tunjangan wakil rakyat, pajak yang semakin membebani masyarakat, serta pemangkasan anggaran sosial yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga," kata Prabowo.
"Fokus utama kebijakan harus mengarah pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan memperhatikan sektor pendidikan, kesehatan, dan keluarga. Pemerataan ekonomi menjadi kunci untuk menciptakan keseimbangan sosial," lanjutnya.
Pemerintah, menurut Prabowo, perlu memperhatikan kebijakan yang dapat mengurangi kesenjangan ekonomi.
"Reformasi kebijakan yang berfokus pada subsidi langsung kepada pekerja informal, lapangan pekerjaan, dan peningkatan perlindungan sosial sangat diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera," jelasnya.
Meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat yang paling terdampak, seperti pekerja informal dan kelompok marginal, menjadi prioritas yang harus dijalankan. Dalam hal ini, kebijakan yang berbasis pada pemerataan dan keadilan sosial sangat diperlukan untuk menciptakan kestabilan sosial yang lebih baik.
"Kebijakan yang mengedepankan pemerataan ekonomi, melalui penciptaan lapangan pekerjaan, subsidi bagi pekerja informal, dan reformasi ketenagakerjaan adalah langkah nyata untuk mengurangi ketimpangan sosial. Pemerintah harus melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam merumuskan kebijakan-kebijakan ini," ujar Prabowo.
Di tengah ketegangan sosial yang meluas, solusi utama untuk meredakan ketidakpuasan masyarakat adalah dengan menegakkan hukum secara adil, membuka ruang komunikasi antara pemerintah dan rakyat, serta melakukan reformasi kebijakan yang lebih berpihak pada pemerataan ekonomi.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kerusuhan yang terjadi dapat segera diredakan dan negara bisa kembali menciptakan keseimbangan sosial yang lebih adil bagi seluruh warganya.
"Pemerintah harus menunjukkan komitmen kuat terhadap kepastian hukum, kebijakan yang adil, dan pemerataan ekonomi untuk menciptakan stabilitas sosial dan kepercayaan masyarakat," pungkasnya.
