(Herianto Wibowo/RIAU ONLINE)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Pemerintah terus mendorong pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) sebagai langkah konkret menjaga kesehatan masyarakat sejak dini.
Program ini menjadi strategi utama dalam menekan beban pembiayaan BPJS Kesehatan yang terus meningkat dari tahun ke tahun, sekaligus memperkuat ketahanan nasional melalui masyarakat yang sehat dan produktif.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, drg Sri Sadono Mulyanto, mengungkapkan kondisi anggaran BPJS Kesehatan di Riau memperlihatkan ketimpangan yang signifikan antara pemasukan dan pengeluaran.
“Pada tahun 2024, total iuran peserta BPJS di Riau baik yang dibayar mandiri, oleh pemerintah daerah, maupun perusahaan hanya sekitar Rp2,3 triliun. Sementara itu, pengeluaran untuk pelayanan kesehatan di Riau mencapai lebih dari Rp4,03 triliun,” ujar drg Sri Sadono yang akrab disapa dr Ibeng, Kamis 12 Juni 2025.
Ia menambahkan, tren kenaikan biaya pelayanan ini terus terjadi sejak tahun 2020. “Dari Rp1,88 triliun di tahun 2020, naik jadi Rp1,96 triliun pada 2021, lalu Rp2,34 triliun (2022), Rp3,46 triliun (2023), hingga tembus Rp4,03 triliun tahun ini. Jika tidak ada langkah pencegahan, kondisi ini bisa membebani sistem secara serius,” katanya.
Selain itu, beberapa pemerintah kabupaten/kota di Riau juga mengalami keterlambatan membayar iuran BPJS peserta yang menjadi tanggung jawab daerah. Hal ini dipicu oleh keterbatasan anggaran pasca pandemi.
“Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa ada langkah preventif yang masif, bukan tidak mungkin status Universal Health Coverage (UHC) di Riau akan sulit kita pertahankan,” tegasnya.
Baca Juga
Belajar dari Razia dan Jasa Raharja
drg Ibeng mengutip sebuah contoh sederhana dari pengalaman Jasa Raharja saat bekerja sama dengan kepolisian dalam razia lalu lintas. Hasilnya, angka kecelakaan turun karena masyarakat menjadi lebih disiplin dan patuh aturan.
“Ketika razia digelar, orang pakai helm, tidak bonceng tiga, tidak ugal-ugalan. Kecelakaan turun dan santunan dari Jasa Raharja pun ikut menurun. Konsepnya sama dengan BPJS Kesehatan. Kalau kita bisa mencegah orang sakit, maka biaya pengobatan tidak akan membengkak,” ujarnya.
Cek Kesehatan Gratis Jadi Kunci
Pemeriksaan kesehatan gratis dinilai sebagai solusi paling rasional untuk menekan lonjakan biaya kesehatan. Melalui program ini, penyakit serius seperti diabetes, hipertensi, gagal ginjal, hingga kanker dapat terdeteksi sejak dini dan dicegah sebelum mencapai tahap kronis.
“Melalui cek kesehatan gratis, masyarakat bisa tahu lebih awal kondisi kesehatannya. Kita ingin rumah sakit itu kosong, bukan karena tidak ada pasien yang dilayani, tapi karena masyarakat kita sehat. Itu target kita,” tegasnya.
Program ini juga didukung penuh oleh Kementerian Kesehatan melalui kebijakan Integrasi Layanan Primer (ILP), sebuah transformasi layanan dari lini terdepan, mulai dari Posyandu hingga Puskesmas. Setiap fasilitas kesehatan primer kini diperkuat dengan peralatan seperti USG, EKG, hingga alat laboratorium sederhana untuk deteksi dini.
Investasi Besar, Pengeluaran Kecil
Menurut drg Ibeng, meskipun investasi alat kesehatan saat ini cukup besar, namun manfaat jangka panjangnya jauh lebih besar lagi. Negara akan menghemat biaya pengobatan penyakit berat dan masyarakat yang sehat akan lebih produktif serta berkontribusi pada pembangunan nasional.
“Negara yang kuat bukan cuma dari sisi ekonomi atau militer, tapi juga dari kualitas kesehatan rakyatnya. Karena itu, kita perlu gotong royong. Pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat harus bersatu mendukung program ini,” katanya.
“Indonesia harus kuat, Indonesia harus hebat. Mari kita jaga kesehatan bersama, bukan sekadar mengobati saat sakit. Ini adalah tanggung jawab kita bersama sebagai bangsa,” pungkasnya.
