(Istimewa)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Anggota DPRD Provinsi Riau dari Daerah Pemilihan (Dapil) Siak-Pelalawan, Abdullah meminta managemen PLTA Koto Panjang melakukan evaluasi terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) pembukaan pintu waduk.
Pasalnya, selama beberapa tahun terakhir, setiap kali pintu waduk dibuka, maka ribuan rumah warga akan terendam banjir.
"Selama ini, setiap kali pintu waduk dibuka, maka banjir akan merendam perumahan warga. Di Pelalawan, sekitar 7.000 rumah di 50 desa selalu kebanjiran dua kali dalam setahun. Itu ketika pembukaan pintu air," ujarnya, Rabu, 7 Mei 2025.
Abdullah menjelaskan, data 2 Maret 2025 lalu, PLTA Koto Panjang membuka lima pintu setinggi 170 cm. Di mana ada 1.534,46 kubik air yang dilepaskan dan hal ini dinilai sudah melebihi batas aman.
Baca Juga
"Selama inikan mereka bilang pembukaan pintu sudah sesuai SOP. Tapi akibatnya banjir di ribuan rumah warga, mereka mengalami kerugian dari sisi ekonomi, infrastruktur dan lingkungan setiap tahun. Berartikan ada yang salah dengan SOP-nya," jelansya.
Lebih lanjut, Abdullah menjelaskan persoalan banjir ini harus menjadi fokus semua pihak yang terkait. Baik dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Pemprov, Pemkab, PLN, BMKG, DPRD, BPBD dan stakeholder lainnya.
"Kita juga berharap semua pihak mau duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan-persoalan banjir ini. Bukan mencari siapa yang salah, tapi bagaimana agar solusi yang ada bisa dituntaskan segera,” tutur Abdullah.
“Seperti mereboisasi hilir, normalisasi waduk dan sungai, evaluasi SOP pembukaan pintu waduk serta bagaimana caranya agar kapasitas air hujan sesuai dengan daya tampung lingkungan agar banjir ini tidak terus berulang," pungkasnya.
