Ditlantas Polda Riau Bakal Tindak Tegas Pengguna Knalpot Brong saat Kampanye Akbar

Direktur-Lalulintas-Polda-Riau-Kombes-Taufiq-Lukman-Nurhidayat.jpg
(DEFRI CANDRA/RIAU ONLINE)

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Direktur Lalu Lintas Polda Riau, Kombes Taufiq Lukman Nurhidayat, akan menindak tegas pengendara yang menggunakan knalpot brong saat kampanye akbar.

Hal ini terkait dengan kampanye akbar di Riau berlangsung mulai 21 Januari hingga 10 Februari 2024 mendatang.

Kombes Pol Taufiq juga mengatakan, seluruh pihak terkait sudah menyepakati perihal larangan penggunaan knalpot brong ini dalam kampanye saat kampanye tertib berlalu lintas di Jalan Gajahmada beberapa waktu lalu.

"Selain membuat bising, penggunaan knalpot brong juga dapat menyebabkan polusi udara akibat pembuangan emisi karbon yang melebihi batas toleran," jelas Kombes Taufiq, Rabu, 24 Januari 2024.

Ditlantas Polda Riau beserta Satlantas Polres jajaran bahkan mengintensifkan kegiatan penindakan di lapangan.

Penindakan saat patroli mobile atau razia terhadap pengguna knalpot brong, diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku. Sehingga tidak melakukan pelanggaran serupa.


"Penggunaan knalpot brong, melanggar Pasal 285 jo ayat (1) jo Pasal 106 ayat (3) dan Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dengan denda maksimal Rp 250 ribu," tegas eks Kabidkum Polda Riau tersebut.

Mantan Kapolres Rohul ini berharap masyarakat turut berperan untuk mewujudkan Provinsi Riau yang tertib berkeselamatan dalam berkendara. 

"Kami dari Ditlantas Polda Riau dan Satlantas jajaran menghimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk tidak menggunakan knalpot brong. Selalu tertib berlalu lintas serta melengkapi surat-surat, kelengkapan berkendara dan kelaikan jalan kendaraan," sebut Taufiq.

“Saya mengajak, mari kita semua tertib dalam berlalu lintas, patuhi peraturan lalu lintas, hindari pelanggaran," imbuhnya.

Selain pelarangan penggunaan knalpot brong, para peserta kampanye juga diminta berperilaku tertib dan tidak arogan saat berkonvoi menuju lokasi kampanye serta selalu menjaga keselamatan pengguna jalan lain.

Peserta juga harus menggunakan helm Standar Nasional Indonesia (SNI), tidak berboncengan lebih dari satu orang.

Peserta turut dilarang menggunakan mobil angkutan barang atau kendaraan bak terbuka sebagai sarana kampanye.

"Tak kalah penting, peserta kampanye tidak dibenarkan melibatkan anak-anak dibawah umur dalam pelaksanaan kampanye dan konvoi di jalan," pungkasnya.