Ke Mesir Pakai APBD di Ujung Masa Jabatan, Aksi Firdaus Memalukan

rawa-amadi.jpg
(Sigit Eka Yunanda/Riau online)

RIAU ONLINE, PEKANBARU-Pengamat Kebijakan Publik Universitas Riau, Rawa El Amady mengatakan, rencana Walikota Pekanbaru melakukan perjalanan dinas dengan memboyong sejumlah pejabat ke Mesir menggunakan dana APBD adalah hal yang memalukan.

 

Pasalnya, kunjungan tersebut dinilai tidak etis karena masih banyaknya berbagai masalah Kota Pekanbaru yang belum tuntas.

 

"Tak etis dilakukan disaat warga Pekanbaru mengeluhkan berbagai masalah. Walikota harusnya fokus menyelesaikan persoalan sampah bertumpuk, banjir, hingga kesulitan ekonomi masyarakat di tengah pandemi yang belum berakhir," katanya saat dihubungi RIAUONLINE.CO.ID, Jum'at, 25 Maret 2022.

 

Menurut Rawa, Firdaus mestinya meninggalkan kesan baik kepada warga Pekanbaru jelang berakhirnya masa jabatan Mei 2022 mendatang. Sejauh ini, belum terlihat prestasi menonjol Firdaus dan para pejabatnya terutama dalam menyelesaikan masalah-masalah urgen seperti banjir dan sampah.

 

"Masalah di Pekanbaru saja tidak terselesaikan di akhir-akhir masa jabatannya. Enggak penting banget ke Mesir. Apapun argumennya tetap saja tidak tepat dia berangkat ke Mesir, apalagi membawa para pejabat," ujarnya.

 


Lebih lanjut, Rawa mengatakan, jika tujuan keberangkatan Ke Mesir ini sebagai penghargaan kepada kepala dinas, Rawa mempertanyakan prestasi apa yang sudah diberikan para kepala dinas ini.

 

"Orang yang berhak mendapat penghargaan itu orang yang ada prestasi dan masyarakat merasakan kehadiran mereka. Sejauh ini apa yang dirasakan masyarakat? Harusnya walikota dan kepala dinas malu kepada masyarakat karena belum berhasil menunjukkan prestasi yang dirasakan masyarakat selama mereka menduduki jabatan di pemerintahan. Malah kesan jelek yang ditinggalkan," jelasnya.

 

Rawa menjelaskan, jika pun perjalanan dinas tersebut untuk mempromosikan daerah atau kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kota Pekanbaru,  tidak perlu walikota membawa para pejabat hingga keluar negeri.

 

"Enggak perlu bawa pejabat-pejabat. Setiap kedutaan Indonesia di luar negeri diberi tanggung jawab untuk membangun ekonomi di luar negeri termasuk pariwisata. Jadi, walikota cukup berkomunikasi secara intens dengan kedutaan yang ada di luar negeri, termasuk Mesir," pungkasnya.