Di Hadapan Askori, 6 Alumni dan Mahasiswa Ngeluh Rekruitmen Honorer tak Transparan

RIAU ONLINE, BENGKALIS - Sejumlah alumni dan Mahasiswi perguruan tinggi di Bengkalis mendatangi Fraksi Suara Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkalis, Senin 1 Maret 2021.

Kedatangan sebanyak enam orang perempuan muda ini menyampaikan aspirasinya kepada anggota DPRD Bengkalis yang ada di fraksi ini.

Kedatangan mereka disambut langsung Ketua Fraksi Suara Rakyat Askori di ruang fraksi gabungan yang terdiri dari Partai Nasdem, Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan ini.

Bertemu langsung dengan ketua fraksi mereka menyampaikan sejumlah keluhan yang selama ini mereka rasakan.

Di antaranya terkait sulitnya mendapatkan informasi penerimaan tenaga honor di intansi pemerintahan daerah. Menurut mereka terkesan penerimaan tenaga honorer lebih bersifat tertutup bahkan untuk orang tertentu saja.

"Kami nilai selama ini penerimaan tenaga honorer cukup tertutup jarang informasinya sampai kemasyarakat, saya rasakan sendiri tidak ada informasi penerimaan, tau taunya teman kami sudah masuk dan jadi tenaga honorer saja," terang Safitri.

Menurut dia, penerimaan tenaga honorer tidak transparan, apalagi kabarnya penerimaan tenaga honor ini harus ada kenal dengan orang dalam dahulu. Kalau tidak punya kenalan, tidak dapat informasi penerimaan tenaga honorer," jelasnya.

Hal yang sama juga diungkap Nirvana, menurut dia sejauh ini dirinya tidak pernah mendapatkan informasi adanya penerimaan honorer. Namun tiba-tiba ada saja rekannya yang sudah diterima menjadi tenaga honorer.

"Apakah karena saya yang kurang peka terhadap peluang yang ada. Atau mungkin memang informasi penerimaannya yang tidak transparan," terangnya.

Menurut dia, seharusnya jika ada penerimaan tenaga honorer harus diumumkan secara terbuka kepada masyarakat. Mulai jadwal penerimaan sampai syarat dan kualifikasi penerimaan, sehingga seluruh masyarakat Bengkalis memiliki kesempatan yang sama untuk mendaftar.

"Kalau seleksinya jelas, tentu tenaga honorer yang diterima akan sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Tidak asal orang saja yang diterima," tambahnya.

Selain itu, sudah menjadi rahasia umum di Bengkalis banyak terjadi penerimaan tenaga honor harus memiliki orang dalam dahulu baru bisa diterima. "Kami yang tidak punya orang dalam tentu tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar dan di terima," tambahnya.

Selain itu, yang lebih miris diungkap Vika satu di antara enam perempuan muda yang mendatangi Fraksi Suara Rakyat, dia bahkan mendapat informasi jika menjadi tenaga honorer harus mengeluarkan uang untuk oknum tertentu.

"Harus membayar uang bahkan baru diterima menjadi tenaga honorer, kalau tidak salah sampai dua puluh lima juta," ungkapnya.

Mendengar informasi ini Askori merasa geram terkait adanya hal seperti ini. Menurut Askori, perekrutan tenaga kerja honorer harus benar-benar terbuka kedepannya agar hal seperti ini tidak lagi terjadi.

"Kalau perlu dilakukan seleksi terbuka dengan syarat yang jelas. Jangan sampai ada lagi bahasa dekingan kalau mau masuk kerja sebagai tenaga honor," terang Ketua Partai Nasdem ini.

Informasi seperti itu tidak sekali ini saja diterima dirinya, sebelumnya dirinya pernah menerima informasi yang sama adanya penerimaan tenaga honorer di Satpol PP Bengkalis.

Informasi yang diterimanya ada tenaga honorer tamatan SMA diterima di sana. Setelah di konfirmasi Askori kepada Plt Kepala Satpol PP Bengkalis Yuhelmi mengatakan kepadanya bahwa honorer ini titipan salah satu pimpinan dewan.

"Katanya adanya tenaga honorer jatah pimpinan dewan. Ini maksud seperti apa tidak boleh seperti ini terjadi," tambahnya.

Menurut dia, cara seperti ini tidak dibenarkan, jangan sampai ada lagi kedepannya karena membuat malu. Karena bisa merusak citra kepemipinan pemerintahan Bengkalis apalagi saat ini Bupati baru.

Kalau pejabat perpanjangan tangan Bupati memiliki mental seperti ini sudah bobrok. Bagaimana kedepannya membantu kerja bupati.

Pihaknya berharap hal seperti ini tidak lagi terjadi kedepannya. Karena bisa menyalahkan bupati yang baru, padahal hal seperti ini sudah rusak dari awalnya.

"Saya sebagai anggota dewan ingin memperbaiki ini, namun tentu butuh proses namun tidak bisa langsung. Untuk itu kita minta masyarakat bersama sama membenahi ini," terangnya.

Sementara itu Plt Kepala Satpol PP Bengkalis Yuhelmi saat dikonfirmasi membatah adanya tenaga honorer di instansinya yang merupakan titipan pimpinan dewan Bengkalis. "Kalau seperti itu tidak ada, tidak ada titipan dewan," tegasnya.

Menurut dia, pihaknya menjabat sebagai Plt Kepala Satpol PP Bengkalis sejak bulan September tahun lalu. Saat pertama kali menjabat memang ada semacam informasi dari masyarakat bahwa jika ingin masuk sebagai anggota Satpol PP harus membayar sejumlah uang.

"Ini dijanjikan oleh beberapa oknum Satpol PP dan sampai hari ini kami belum dapat siapa oknumnya. Namun demikian kami mengharapkan jika seandainya ada masyarakat yang memberi uang kepada oknum Satpol PP segera melapor kepada kami," tegasnya.

Pihaknya meminta jika ada masyarakat yang melaporkan ini, lengkapi dengan bukti oknum ini benar menerima uang untuk penerimaan tenaga honorer di Satpol PP. Dengan bukti yang ada pihak bisa menindak oknum tersebut.

Yuhelmi memastikan penerimaan anggota Satpol PP tanpa dipungut biaya sepeserpun. Jadi jika ada yang mengimingkan hal ini segera laporkan kepada dirinya.