RIAU ONLINE, WONOSOBO - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan tekankan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menggandeng Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan masyarakat lokal untuk pasokan bahan pangan.
Zulkifli menjelaskan, hal ini dilakukan agar ekonomi rakyat, terutama di wilayah desa tumbuh.
"Tidak boleh kerja sama dengan pemasok besar dari luar. Harus melibatkan UMKM desa supaya ekonomi di sini tumbuh. Ibu-ibu tanam buah laku, tanam sayur laku, pelihara ayam laku, telur laku, ikan laku," kata Zulkifli, dikutip dari ANTARA, Sabtu, 10 Januari 2026.
Zulkifli juga menekankan bahwa SPPG yang tidak melibatkan masyarakat sekitar sebagai pemasok dapat dievaluasi hingga berujung pencabutan izin.
Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar SPPG mampu menyejahterakan warga di sekitarnya.
"Kalau tidak sinergi dan belinya dari Jakarta, itu bisa dievaluasi. Kalau diperingatkan tidak mau, lama-lama bisa dicabut," ujarnya.
Selain aspek ekonomi, ia juga menekankan pentingnya standar kesehatan dan keamanan pangan. SPPG diwajibkan memiliki sertifikat laik higiene sanitasi agar makanan yang disalurkan benar-benar sehat dan aman.
"SPPG ini harus sehat, higienis, sehingga betul-betul bisa menjadikan anak-anak Indonesia anak-anak yang hebat," katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan pemenuhan gizi bagi ibu hamil menjadi perhatian utama untuk mencegah tengkes. Dampak asupan gizi yang baik, baru akan terlihat dalam jangka panjang.
"Kalau ibu hamil tidak dijaga gizinya, nanti stunting. Dampaknya bukan hari ini, tapi lima sampai sepuluh tahun ke depan. Kalau asupannya bagus, anak-anak kita fisiknya sehat, otaknya cerdas," katanya. (ANTARA)

