Ilustrasi KPK (Foto: Nugroho Sejati/kumparan)
Kamis, 16 Oktober 2025 21:30 WIB
Editor: Anggun Rosita Alifah
RIAU ONLINE - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tegaskan bahwa Warga Negara Asing (WNA) yang akan menjadi direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) wajib melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Hal ini disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 16 Oktober 2025.
"Tentunya itu (kebijakan WNA menjadi direksi BUMN, red.) berkonsekuensi terhadap kewajiban lapor LHKPN," kata Budi, dikutip dari ANTARA.
Budi mengatakan, setiap penyelenggara negara mempunyai kewajiban untuk melaporkan aset atau hartanya dalam LHKPN. Aturan ini juga berlaku bagi WNA yang menjadi direksi BUMN.
Baca Juga
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam dialog bersama Pimpinan Utama Forbes Media Group, Steve Forbes, di Jakarta, Rabu, 15 Oktober 2025 , mengungkapkan BUMN saat ini boleh dipimpin oleh WNA.
"Saya sudah ubah regulasinya. Sekarang ekspatriat, orang non-Indonesia sudah bisa memimpin BUMN kami," kata Prabowo.
Prabowo bahkan mengatakan sudah berbicara kepada manajemen Danantara, dan mempersilakan mencari WNA bertalenta yang dapat memimpin BUMN.
"Saya berbicara kepada manajemen Danantara agar mengelola perusahaan dengan standar bisnis internasional. Kalian dapat mencari orang-orang terbaik, talenta terbaik," katanya. (ANTARA)
