Antrean solar di SPBU (HERIANTO WIBOWO/RIAU ONLINE)
RIAU ONLINE, PEKANBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menyoroti kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar yang dinilai menjadi salah satu faktor pemicu inflasi di daerah. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya biaya distribusi barang yang berujung pada kenaikan harga sejumlah komoditas di pasaran.
Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Setdako Pekanbaru, Abdul Jamal, mengatakan persoalan kelangkaan solar menjadi salah satu pembahasan utama dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi.
Menurutnya, antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Pekanbaru menyebabkan biaya operasional angkutan barang meningkat.
"Kelangkaan solar menjadi salah satu penyebab inflasi. Kami melihat antrean di beberapa SPBU di Pekanbaru sangat panjang," ujar Abdul Jamal, Selasa 14 Juli 2026.
Ia mengungkapkan, bahkan terdapat kendaraan angkutan barang yang harus mengantre hingga lima jam untuk mendapatkan solar. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap meningkatnya biaya transportasi dan distribusi barang.
Untuk mengatasi persoalan itu, Pemko Pekanbaru meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) berkoordinasi dengan Disperindagkop UKM Provinsi Riau serta PT Pertamina guna memastikan pasokan solar kembali normal.
Baca Juga
"Kami meminta Disperindag berkoordinasi dengan Disperindagkop UKM Provinsi Riau untuk menanyakan kepada Pertamina, supaya pasokan solar tidak lagi mengalami kelangkaan," katanya.
Berdasarkan hasil pembahasan dalam Rakor Pengendalian Inflasi, kelangkaan solar lebih banyak terjadi di wilayah Riau, khususnya Kota Pekanbaru. Sementara di daerah lain seperti Medan dan Sumatera Barat, persoalan serupa tidak terlalu menjadi kendala.
Abdul Jamal menyebut, berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS), kuota solar untuk Provinsi Riau sebenarnya dinilai mencukupi. Karena itu, persoalan yang perlu ditelusuri lebih lanjut adalah proses distribusi BBM tersebut.
"Menurut informasi dari BPS, kuota solar untuk Riau sebenarnya cukup. Persoalannya sekarang, ke mana distribusi solar tersebut. Hal inilah yang perlu ditelusuri lebih lanjut oleh pihak yang berwenang," jelasnya.
Ia menilai pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi perlu diperketat agar penyalurannya tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Pertamina bersama instansi terkait juga didorong untuk melakukan evaluasi terhadap sistem distribusi solar di Riau.
Pasalnya, meski kuota disebut tersedia, masyarakat di lapangan masih mengalami kesulitan memperoleh BBM bersubsidi tersebut.
"Kalau memang kuota untuk Riau mencukupi, tentu distribusinya harus diawasi agar tidak terjadi penyimpangan. Persoalan ini perlu segera ditindaklanjuti karena menjadi salah satu faktor yang memengaruhi inflasi di Kota Pekanbaru," pungkas Abdul Jamal.
