Pengamat ekonomi, Dahlan Tampubolon (HERIANTO WIBOWO/RIAU ONLINE)
RIAU ONLINE, PEKANBARU – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan Prabowo Subianto terus menuai perhatian dari berbagai kalangan.
Di tingkat nasional, program dengan anggaran ratusan triliun rupiah tersebut sempat memunculkan kekhawatiran sejumlah ekonom terkait dampaknya terhadap kondisi fiskal negara.
Namun Pengamat Ekonomi, Dahlan Tampubolon menilai kondisi yang terjadi di Kota Pekanbaru justru menunjukkan sisi positif dari implementasi program tersebut.
Menurut Dahlan, para ekonom di tingkat pusat memiliki alasan untuk mencermati program MBG karena besarnya anggaran yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Besarnya belanja negara untuk program tersebut dikhawatirkan dapat meningkatkan tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Memang betul, di tingkat nasional program MBG ini membuat para ekonom cukup khawatir. Anggaran yang mencapai ratusan triliun rupiah berpotensi memperlebar defisit APBN. Kekhawatirannya adalah muncul efek crowding out, di mana belanja publik yang sangat besar bisa mengurangi ruang anggaran untuk sektor penting lainnya seperti kesehatan dan pendidikan dasar,” ujarnya, Kamis 25 Juni 2026.
Selain persoalan fiskal, lanjut ekonom senior ini, pemerintah pusat juga menghadapi tantangan besar dalam memastikan distribusi dan rantai pasok program tersebut berjalan lancar hingga ke daerah-daerah terpencil.
Baca Juga
Meski demikian, Dahlan menilai situasi yang terjadi di Pekanbaru menunjukkan pendekatan yang berbeda. Menurutnya, Pemerintah Kota Pekanbaru berhasil memanfaatkan program MBG untuk mendorong perputaran ekonomi lokal.
“Yang menarik, kekhawatiran di tingkat makro itu justru dipatahkan oleh Pekanbaru melalui pendekatan yang adaptif dan taktis. Dana yang berasal dari pusat tidak dibiarkan keluar dari daerah, tetapi diputar kembali di dalam kota,” katanya.
Ia menjelaskan, salah satu strategi yang diterapkan adalah mendorong penggunaan vendor, pemasok bahan baku, serta jasa katering lokal dalam pelaksanaan program MBG. Dengan cara tersebut, manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh pelaku usaha di daerah.
“Pemko Pekanbaru mewajibkan pengadaan bahan baku menggunakan vendor dan katering lokal. Akibatnya, likuiditas berputar lebih cepat di sektor riil, pelaku usaha lokal mendapatkan manfaat, dan basis pemajakan daerah menjadi lebih luas,” jelasnya.
Menurut Dahlan, kebijakan tersebut menjadi contoh bagaimana program nasional dapat dioptimalkan untuk memberikan manfaat fiskal dan ekonomi bagi daerah jika dikelola dengan strategi yang tepat.
“Ketika pemerintah pusat masih fokus menghitung efisiensi anggaran dan dampak fiskal secara nasional, Pekanbaru sudah lebih dulu mengunci manfaat ekonominya. Perputaran uang tetap berada di daerah dan pada akhirnya dapat mendukung penerimaan daerah serta pembangunan infrastruktur,” tambahnya.
Dahlan menilai keberhasilan memanfaatkan program MBG tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat, tetapi juga pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan program tersebut dengan potensi ekonomi lokal.
“Ini menunjukkan bahwa program nasional tidak selalu menjadi beban fiskal bagi daerah. Jika dikelola dengan baik, justru bisa menjadi instrumen penggerak ekonomi dan memperkuat fondasi pembangunan daerah,” pungkasnya.
