Ekonom Senior Riau, Dahlan Tampubolon (Istimewa)
RIAU ONLINE, PEKANBARU – Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru dari sekitar Rp800 miliar menjadi Rp1,2 triliun dinilai bukan sekadar capaian administratif, melainkan hasil dari kombinasi stimulus ekonomi pemerintah pusat dan pembenahan tata kelola keuangan daerah.
Pengamat Ekonomi, Dahlan Tampubolon, menilai lonjakan PAD tersebut merupakan bukti nyata bergeraknya roda perekonomian daerah yang ditopang oleh berbagai faktor, termasuk dampak program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kalau kita melihat klaim Pemko Pekanbaru soal PAD yang melonjak dari Rp800 miliar menjadi Rp1,2 triliun, itu valid dan bukan sekadar klaim tanpa dasar. Ini merupakan multiplier effect yang nyata dari program Makan Bergizi Gratis,” ujar Dahlan, Rabu 24 Juni 2026.
Menurutnya, dalam perspektif ekonomi makro, dana yang digelontorkan pemerintah pusat melalui program MBG berperan sebagai belanja pemerintah (government expenditure) yang mampu mendorong peningkatan aktivitas ekonomi di daerah.
“Dalam teori ekonomi Keynesian, suntikan dana melalui program MBG menjadi komponen belanja pemerintah yang secara langsung memicu peningkatan pendapatan daerah. Dampaknya terasa pada berbagai sektor usaha, mulai dari vendor katering, restoran, hingga UMKM yang menjadi pemasok kebutuhan bahan baku,” jelasnya.
Dahlan menuturkan, meningkatnya aktivitas usaha tersebut kemudian menciptakan efek berantai terhadap konsumsi masyarakat. Kondisi itu turut berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak daerah, khususnya dari sektor makanan dan minuman.
“Ketika omzet pelaku usaha meningkat, konsumsi masyarakat ikut naik. Efeknya, realisasi pajak makanan dan minuman juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan, bahkan mencapai sekitar 32 persen,” katanya.
Baca Juga
Selain mendorong aktivitas ekonomi, program MBG juga dinilai memberikan dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. Operasional dapur umum yang bersifat padat karya membuka peluang kerja bagi masyarakat dan meningkatkan daya beli.
“Operasional dapur umum membutuhkan banyak tenaga kerja. Ketika masyarakat memperoleh penghasilan, daya beli mereka meningkat dan perputaran uang di daerah menjadi lebih kuat. Pada akhirnya, kondisi ini ikut memperkuat ekosistem penerimaan pajak daerah,” ujarnya.
Meski demikian, ekonom senior ini menegaskan lonjakan PAD Pekanbaru tidak semata-mata disebabkan oleh program MBG. Menurutnya, keberhasilan tersebut juga ditopang oleh langkah-langkah reformasi yang dilakukan pemerintah kota dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik.
“Lompatan PAD ini tidak hanya mengandalkan momentum dari program MBG. Pemerintah Kota Pekanbaru juga melakukan pembenahan struktural dalam tata kelola keuangan daerah,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, penyederhanaan birokrasi telah membantu menekan biaya transaksi bagi dunia usaha dan investor. Di sisi lain, digitalisasi layanan perpajakan turut meningkatkan efisiensi sekaligus mengurangi potensi kebocoran penerimaan daerah.
“Birokrasi yang lebih sederhana membuat biaya transaksi menjadi lebih rendah bagi investor. Sementara digitalisasi layanan pajak meningkatkan transparansi dan mendorong kepatuhan wajib pajak. Ini menjadi faktor penting dalam meningkatkan penerimaan daerah,” jelasnya.
Dahlan menilai perpaduan antara stimulus ekonomi dari pemerintah pusat dan reformasi internal yang dilakukan pemerintah daerah menjadi fondasi penting dalam memperkuat kemandirian fiskal Kota Pekanbaru.
“Kombinasi antara stimulus makro dari pemerintah pusat dan pembenahan tata kelola di tingkat daerah menjadi kunci. Jika konsistensi ini dapat dipertahankan, Pekanbaru memiliki peluang besar untuk terus memperkuat kapasitas fiskalnya di masa mendatang,” tutupnya.
