Ada Satu Keluarga yang Kuasai 1,8 Juta Ha Tanah di Indonesia

RIAU ONLINE - Ketidakadilan dalam distribusi tanah masih terjadi di Indonesia. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyebut ketidakadilan struktural terkait distribusi tanah di Indonesia terlihat dari total 70 juta hektare tanah wilayah non-hutan, hanya sekitar 46 persen yang dikuasai oleh 60 keluarga.

"Bahkan, ada satu keluarga yang menguasai hingga 1,8 juta hektare tanah," kata Nusron di laman resmi Kementerian ATR/BPN, Rabu, 7 Mei 2025.

Meski begitu, Nusron tidak merinci keluarga yang dimaksud. Ia menegaskan pembenahan ketimpangan ini menjadi tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuknya, satu di antaranya melalui Program Redistribusi Tanah eks Hak Guna Usaha (HGU).

"Ini sekaligus menunjukkan komitmen yang kuat dari Presiden RI untuk mengatasi kemiskinan, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan menciptakan keadilan," lanjut Nusron.

Nusron menyampaikan dirinya akan berkolaborasi dengan organisasi Nahdlatul Wathan dalam program Redistribusi Tanah dan pemanfaatan tanah telantar milik negara.

“Nanti kita komunikasi, tugas kami sebagai negara demi ketahanan pangan, tanah-tanah yang sudah dikuasai orang lebih dari 5 tahun, lebih dari 10 tahun yang tidak digunakan kita cabut izinnya, dan selanjutnya kita diskusi dengan PB NW, siapa tahu ada petani-petani NW, pengusaha-pengusaha NW yang bersedia untuk menanam tersebut. Untuk apa? Supaya ada keadilan dan ada pemerataan,” jelasnya, dikutip dari kumparan.

Lebih spesifik lagi, Nusron mencanangkan program Redistribusi Tanah di Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk diprioritaskan bagi masyarakat, termasuk jemaah Nahdlatul Wathan.

“Tolong Pak Kanwil (BPN Provinsi NTB, red) mencarikan lahan, tanah yang telantar, Hak Guna Usaha (HGU) yang izinnya sudah habis di NTB, nanti kita redistribusikan ke warga,” ucapnya.

Sebelumnya, Nusron mengapresiasi inisiatif Nahdlatul Wathan dengan Gubernur NTB dalam upayanya menyukseskan program Ketahanan Pangan Prabowo Subianto melalui gerakan “NW Menanam”.

“Di Indonesia ini masih banyak tanah-tanah negara yang telantar, yang belum ditanami apa pun. Oleh karena itu, saya gembira tadi menyaksikan MoU antara PB NW dengan Gubernur NTB, dalam rangka ketahanan pangan ingin membuat gerakan NW Menanam,” ungkapnya.