Pelihara Kestabilan Rupiah, Bank Indonesia Gelar FGD Dengan BSBI

diskusi-bayi.jpg
(Hasbullah)

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Riau, menggelar Forum Group Discussion (FGD) bersama dengan Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) dan komisi XI DPR RI.

Adviser Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau, Ashral Mashuri menyampaikan bahwa koordinasi ini sangat penting karena BI sebagai bank sentral mempunyai tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

Kestabilan nilai rupiah tersebut, lanjutnya, mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan mata uang negara lain.

"Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain," kata Ashral, Selasa, 26 November 2019.

Untuk mencapai tujuan di atas Bank Indonesia, didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya yang perlu diintegrasikan agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.

"Ketiga, melaksanakan pengaturan dan pengawasan makroprudensial," tuturnya.

Untuk melakukan tugasnya, Bank Indonesia didukung oleh 45 Kantor Perwakilan (KPw) di berbagai daerah di Indonesia.

Setiap KPW mengemban misi menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem keuangan, efektivitas pengelolaan uang rupiah, dan kehandalam sistem pembayaran untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah maupun nasional jangka panjang yang inklusif dan berkesinambungan.

Sementara itu, visinya menjadi KPw yang kredibel dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan kontributif bagi pembangunan ekonomi daerah maupun nasional.

Pelaksanaan tugas pokok tersebut tentunya tidak akan dapat berjalan dengan baik, tanpa adanya kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya di daerah.

Oleh karena itu, mengelola fungsi koordinasi dan kerja sama tersebut sangat penting sebagai wujud eksistensi dan kontribusi KPw Bank Indonesia di daerah.

Oleh sebab itu, FGD yang melibatkan stakeholder utama ini dinilai sangat penting untuk memperoleh masukan atas pelaksanaan tugas KPw Bank Indonesia.

Hal tersebut juga sejalan dengan tugas Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI), yakni memberikan masukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap operasional Bank Indonesia.

"Hasil dari FGD ini tentunya akan sangat bermanfaat bagi kami dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas KPw Bank Indonesia," tutupnya.

Sementara itu, Ketua BSBI, Fadhil Hasan menyebut BSBI sejak dibentuk pada tahun 2004 lalu diberi amanah beberapa tugas penting yang diharapkan bisa membantu DPR RI dalam mengawasi Bank Indonesia.

"BSBI adalah lembaga independen yang bertugas melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu seperti akuntabilitas, independensi, transparansi dan kredibilitas BI. Setiap tiga bulan sekali kami memberikan laporan pada DPR RI," katanya.

Dalam FGD ini juga dihadiri oleh Komisi XI yaitu Jon Erizal, Hidayatullah, dan Junaidy Auly. Selain itu, juga hadir stakeholder utama KPw. Bank Indonesia Provinsi Riau yang berasal dari Pemerintah Daerah, Asosiasi, Akademisi, dan Perbankan.