(DEFRI CANDRA/RIAU ONLINE)
RIAU ONLINE, KAMPAR - Sosialisasi program makan bergizi gratis (MBG) dilaksanakan di Desa Salo, Kabupaten Kampar, untuk menurunkan
angka stunting dan penguatan ketahanan pangan lokal. Kegiatan ini merupakan upaya pemerintah dalam membangun fondasi kuat menuju Generasi Emas Indonesia 2045.
Sejumlah tokoh penting, di antaranya Anggota Komisi IX DPR RI Sahidin, Tenaga Ahli dari Badan Gizi Nasional (BGN) Ade Tias Maulana, serta Kepala Desa Salo Ihfasni Arham, hadir dalam kegiatan tersebut.
Dalam sambutannya, Anggota DPR RI Komisi IX Sahidin, menyampaikan bahwa program MBG merupakan kebijakan strategis nasional yang menyentuh berbagai aspek penting kehidupan masyarakat.
“Ini bukan sekadar program makan gratis. Ini adalah langkah strategis pemerintah dalam memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan produktif,” ujar Sahidin, Selasa, 27 Mei 2025.
Ia menambahkan bahwa dampak dari program MBG bukan hanya pada perbaikan gizi anak, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM, petani, dan pelaku usaha pangan desa.
“Efek positifnya juga terasa dalam ekonomi lokal, UMKM ikut bergerak, petani lokal mendapatkan pasar, dan desa semakin mandiri,” lanjutnya.
Baca Juga
Sementara itu, Tenaga Ahli Badan Gizi Nasional (BGN), Ade Tias Maulana, menjelaskan peran vital BGN dalam pelaksanaan program MBG. Ia menekankan pentingnya sistem penyaluran yang terstandar dan profesional, yang akan dijalankan oleh Satuan Pendidikan Pelaksana Gizi (SPPG).
“SPPG adalah ujung tombak keberhasilan program ini. Tenaga yang dilatih tidak hanya memahami aspek gizi, tapi juga tata kelola distribusi dan pengawasan agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat,” jelas Ade Tias.
Saat ini, kata Ade Tias, BGN tengah mempersiapkan pelatihan tenaga kerja, penentuan menu bergizi sesuai standar nasional, hingga pengawasan distribusi makanan di lapangan.
Sementara itu, Kepala Desa Salo, Ihfasni Arham, mengaku bersyukur dan bangga dengan terpilihnya Desa Salo sebagai salah satu lokasi percontohan pelaksanaan MBG.
Menurutnya, program MBG sangat relevan dengan tantangan yang dihadapi desa, terutama terkait tingginya angka stunting.
“Data tahun 2024 menunjukkan bahwa prevalensi stunting di beberapa wilayah desa kami masih berada di atas ambang batas WHO, yaitu 20 persen," katanya.
Ia berharap program MBG mampu menjawab tantangan tersebut, tidak hanya dengan pemberian makanan, tetapi juga lewat edukasi dan keterlibatan aktif masyarakat.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa program ini bersinergi dengan Kader Posyandu, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) 2045, serta didukung oleh kerja sama antara Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), koperasi lokal, dan Program Merah Putih yang mengedepankan pangan lokal.
Meski demikian, Ihfasni juga menyoroti tantangan yang masih dihadapi, salah satunya adalah belum terbentuknya SPPG secara fungsional di wilayahnya.
“Ini menjadi PR bersama. Kami butuh dukungan lintas sektor agar SPPG segera hadir sebagai penggerak utama di lapangan,” tegasnya.
