Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan saat turun langsung ke Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Kamis, 16 April 2026. (Dok. Polda Riau)
RIAU ONLINE, ROKAN HILIR - Usai mengukuhkan Duta Anti Narkoba Polda Riau di Pekanbaru, Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan melanjutkan rangkaian kegiatan dengan turun langsung ke Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Kamis, 16 April 2026.
Kunjungan ini menjadi bagian dari langkah cooling system pasca aksi unjuk rasa yang sempat terjadi, sekaligus upaya membangun kembali kepercayaan publik serta memastikan situasi kamtibmas tetap kondusif di wilayah pesisir tersebut.
Kapolda hadir bersama Danrem 031/Wira Bima Brigjen TNI Agustatius Sitepu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi, serta jajaran Pejabat Utama Polda Riau. Rombongan disambut oleh Bupati Rokan Hilir Bistamam, Kapolres Rohil AKBP Isa Imam Syahroni, unsur Forkopimda, serta tokoh masyarakat, adat, dan agama Panipahan.
Setibanya di lokasi, Kapolda langsung menggelar silaturahmi dan dialog terbuka bersama masyarakat. Forum tersebut menjadi ruang penyampaian aspirasi sekaligus refleksi atas peristiwa yang terjadi sebelumnya.
Dalam kesempatan itu, Irjen Herry secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Panipahan.
“Secara pribadi maupun sebagai Kapolda Riau, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Panipahan. Kami juga menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas peristiwa yang terjadi beberapa waktu lalu,” ujarnya.
Ia mengakui, kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi serius bagi institusi Polri, khususnya dalam menjawab ekspektasi masyarakat terkait penanganan narkoba.
“Kami menyadari bahwa apa yang terjadi tidak terlepas dari ketidakpuasan masyarakat. Ini menjadi evaluasi bagi kami bahwa masih ada kekurangan dalam pelaksanaan tugas di lapangan,” lanjutnya.
Menurutnya, peristiwa di Panipahan harus dimaknai sebagai momentum perubahan bagi institusi kepolisian.
Baca Juga
“Peristiwa ini menjadi wake-up call bagi kami. Pengingat agar kami benar-benar hadir di tengah masyarakat, mendengar, memahami, dan menindaklanjuti setiap permasalahan secara nyata,” kata lulusan Akpol 1996 tersebut.
Kapolda juga menyoroti lemahnya komunikasi antara aparat dan masyarakat sebagai salah satu akar persoalan. Untuk itu, ia mendorong dibangunnya mekanisme komunikasi yang lebih terbuka melalui forum bersama maupun kanal langsung antara tokoh masyarakat dan aparat.
Sebagai langkah korektif, Polda Riau telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap personel di wilayah Panipahan, termasuk pergantian pejabat dan penempatan personel baru yang telah melalui pemeriksaan ketat.
“Kami sudah melakukan evaluasi dan pembenahan. Personel yang bertugas harus benar-benar bersih dan profesional. Ini komitmen yang tidak bisa ditawar,” tegasnya.
Dalam rangkaian kegiatan, Kapolda juga melakukan pengecekan terhadap personel baru, termasuk pelaksanaan tes urine sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.
Tak hanya pendekatan keamanan, Kapolda menekankan pentingnya solusi sosial dan ekonomi dalam penanganan narkoba. Salah satunya melalui pemberian bantuan mesin ketinting kepada nelayan Panipahan.
“Kita tidak bisa hanya bicara penindakan. Kita juga harus membantu masyarakat agar memiliki alternatif ekonomi yang lebih baik. Ketika ekonomi bergerak, ruang bagi narkoba akan semakin sempit,” jelasnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan ke Pasar Induk Panipahan bersama para Duta Anti Narkoba untuk memberikan imbauan langsung serta membagikan kaos kampanye anti narkoba kepada masyarakat.
Selanjutnya, Kapolda juga mengunjungi Yayasan Perguruan Kartini Panipahan dalam program Sekolah Bersinar (Bersih dari Narkoba). Para pelajar diajak untuk berani menolak narkoba serta menyelesaikan persoalan melalui musyawarah tanpa kekerasan.
Rangkaian kegiatan ditutup di kawasan Pekong Imigrasi Panipahan dengan pengukuhan Duta Anti Narkoba tingkat kecamatan serta penyerahan bantuan mesin ketinting secara simbolis kepada masyarakat.
Dalam sambutannya, Kapolda kembali mengingatkan pentingnya menjaga kondusivitas dan menghindari tindakan anarkis dalam menyampaikan aspirasi.
“Kalau ada persoalan, jangan diselesaikan dengan merusak atau tindakan anarkis. Serahkan kepada aparat penegak hukum. Kita harus mengedepankan musyawarah dan dialog,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh agama dan adat, untuk berperan aktif dalam menyejukkan suasana serta membangun kembali harmoni sosial di Panipahan.
“Kami ingin tidak ada lagi jarak antara Polri dan masyarakat. Kita harus membangun kepercayaan, komunikasi, dan kerja sama yang kuat demi menciptakan Panipahan yang aman, kondusif, dan bersih dari narkoba,” tutupnya.
