Wakil Bupati Kampar, Misharti. (Istimewa)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Puluhan siswa SMK di Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Riau, diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kondisi tersebut membuat sejumlah siswa harus mendapatkan perawatan dan observasi medis di Puskesmas Tapung.
Wakil Bupati Kampar yang juga Ketua Satgas MBG Kabupaten Kampar, Misharti, turun langsung meninjau kondisi para siswa yang menjalani perawatan. Ia didampingi Asisten II, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pelayanan, camat, kepala desa, serta Kepala Puskesmas.
Misharti mengatakan, jumlah siswa yang mengalami gangguan kesehatan cukup banyak sehingga pelayanan terhadap para korban dipusatkan di Puskesmas Tapung. Menurutnya, pada malam sebelumnya terdapat sekitar 12 siswa yang mendapatkan penanganan medis.
Sebanyak tujuh orang di antaranya telah diperbolehkan pulang setelah kondisinya dinilai membaik. Sementara itu, pada pagi harinya masih terdapat sekitar 40 siswa yang menjalani perawatan dan observasi di Puskesmas Tapung.
“Jadi kami sedang melihat, meninjau terkait dengan keracunan yang dialami oleh anak-anak kita SMK di Tapung Hulu. Dan karena memang lumayan banyak yang korban, jadi sampai ke Puskesmas Tapung ini pelayanan dilakukan di sini,” kata Misharti, Rabu, 19 Agustus 2026.
Ia menjelaskan, para siswa yang masih berada di Puskesmas menjalani observasi untuk memastikan kondisi kesehatan mereka setelah diduga mengalami keracunan.
“Tadi malam ada sekitar 12, tujuh orang sudah keluar, sudah pulang semua. Dan pagi ini ada 40 anak-anak yang sedang dirawat di sini, dilakukan observasi terkait dengan kondisi kesehatan mereka,” ujarnya.
Misharti mengaku prihatin atas kejadian tersebut. Menurutnya, program MBG merupakan program yang baik dan ditujukan untuk memberikan manfaat bagi anak-anak.
Baca Juga
Karena itu, pelaksanaan program tersebut harus dilakukan secara serius dengan mengikuti seluruh prosedur dan standar operasional yang telah ditetapkan.
Ia bahkan meminta agar produksi makanan untuk sementara dihentikan apabila pelaksanaannya tidak sesuai dengan prosedur.
“Ini tutup dulu, tidak boleh produksi dulu ya. Nggak boleh kayak gini-gini. Kita sama-sama ya, ini sama-sama nih kita mau, kita ingin melancarkan program ini karena ini bagus,” tegas Misharti.
Ia mengingatkan agar program yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak tersebut jangan sampai terganggu akibat kelalaian atau pelaksanaan yang tidak bertanggung jawab.
“Jangan sampai dirusak oleh yang tidak-tidak bertanggung jawab. Makanya sesuaikan dengan prosedur ya, SOP-nya sesuaikan dengan prosedur semua,” katanya.
Menurut Misharti, aspek keamanan dan kesehatan makanan harus menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan MBG. Sebab, makanan tersebut dikonsumsi oleh anak-anak yang berada di lingkungan sekolah.
Ia menegaskan bahwa ketika terjadi persoalan kesehatan seperti yang terjadi di Tapung Hulu, pertanggungjawaban tidak bisa hanya dibebankan kepada pihak yang mengelola dapur atau penyedia makanan.
“Karena ini programnya bagus untuk anak-anak. Udah keracunan kayak gini kan siapa yang bertanggung jawab, kan susah kita ya. Karena itu masyarakat saya, anak saya, warga kita Kampar, maka saya tanggung jawab untuk ini,” ungkapnya.
Misharti juga menegaskan bahwa pemerintah daerah akan ikut memastikan kondisi kesehatan para siswa yang terdampak. Ia menyebut meskipun pelaksanaan program berada di bawah KPPG, pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab terhadap kesehatan anak-anak di wilayahnya.
“Nah, walaupun KPPG yang melakukan, tapi kami juga kesehatan anak-anak tanggung jawab kami. Makanya saya cek tuh kesehatannya di puskesmas,” ujarnya.
Selain memastikan kondisi korban, Misharti mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG, khususnya terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalankan program di lapangan.
Ia meminta Badan Gizi Nasional (BGN), koordinator wilayah, serta Satgas MBG melakukan pembinaan dan penguatan terhadap SPPG agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
“Tentu harus ada tindakan dari BGN dan Korwil serta Satgas MBG untuk SPPG-SPPG mungkin yang perlu dibina, yang perlu harus dilakukan penguatan-penguatan sehingga tidak terjadi lagi keracunan seperti yang sekarang,” tutup Misharti.
