(Defri Candra/Riau Online)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Upaya pemerintah dalam menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat kembali diperkuat melalui sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digelar di Desa Teratak, Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar, Riau.
Anggota Komisi IX DPR RI, Sahidin menegaskan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada kelancaran distribusi makanan bergizi kepada kelompok sasaran.
"Fokus utama dari Program MBG adalah memberikan asupan gizi yang cukup dan layak selama masa sekolah, agar anak-anak kita bisa tumbuh dengan sehat dan cerdas,” ujar Sahidin, Senin, 23 Juni 2025.
Acara yang berlangsung di Kantor Desa Teratak ini disambut antusias oleh ratusan warga dan dihadiri sejumlah tokoh penting, baik dari legislatif maupun lembaga pelaksana program.
Program MBG menjadi bagian dari strategi besar nasional dalam meningkatkan gizi anak dan kelompok rentan, terutama mereka yang berada di wilayah terpencil dan memiliki keterbatasan akses terhadap makanan bergizi.
Program ini juga menyasar anak-anak PAUD hingga menengah, santri, balita, ibu hamil dan menyusui, serta kelompok miskin non-pendidikan termasuk anak putus sekolah.
Sahidin menambahkan bahwa makanan akan didistribusikan dari Sentra Produksi dan Penyediaan Gizi (SPPG) yang berlokasi tidak lebih dari enam kilometer dari sekolah penerima manfaat.
Baca Juga
"Hal ini penting agar makanan tetap segar dan berkualitas saat dikonsumsi. Sementara untuk ibu hamil dan menyusui, makanan bergizi akan disalurkan langsung melalui posyandu dan puskesmas setempat," tambahnya.
Saat ini, Pemerintah menargetkan pembangunan 30.000 SPPG di seluruh Indonesia sebagai bagian dari komitmen menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini sulit terakses oleh program gizi nasional.
Dalam tahap awal, proses rekrutmen pengelola dapur telah berjalan, seperti dijelaskan oleh Staf Sekretaris Deputi Bidang Prokerma Badan Gizi Nasional (BGN), Mochamad Halim.
"Rekrutmen pengelola dapur untuk batch 1 dan 2 telah selesai, dan saat ini kita sedang dalam proses batch ke-3. Setiap SPPG wajib memiliki tim yang terdiri dari ahli gizi, akuntan, dan kepala dapur. Mereka bisa berasal dari yayasan mana saja tanpa batasan,” jelas Halim.
Dukungan terhadap program ini juga datang dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar, Zulfan Azmi, yang menyampaikan pentingnya keterlibatan anggota dewan dalam proses sosialisasi ke berbagai titik di daerah.
"Saya menyarankan agar para anggota dewan turun langsung ke minimal lima titik setiap minggu untuk melakukan sosialisasi, tidak hanya terkait MBG, tetapi juga program pemerintah lain seperti BPJS,” ujar Zulfan.
Zulfan juga menekankan pentingnya standar lokasi pendirian SPPG, yang harus jauh dari peternakan dan tempat pembuangan sampah agar kualitas makanan tetap terjamin.
"Distribusi makanan kepada ibu hamil dan menyusui akan dilakukan langsung ke rumah masing-masing dan tidak melibatkan guru sebagai perantara. Penentuan lokasi SPPG akan didampingi Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah untuk memastikan semuanya sesuai standar,” tegasnya.
Selain aspek gizi, pemerintah juga ingin mendorong pemberdayaan ekonomi lokal dengan menggunakan bahan baku pangan dari masyarakat sekitar. Hal ini sejalan dengan konsep ketahanan pangan berbasis desa.
Yang menarik, Program MBG ini tidak diberikan secara individu, melainkan melalui lembaga pendidikan atau komunitas berbasis desa. Anak-anak putus sekolah menjadi salah satu kelompok prioritas pada tahap kedua setelah target pembangunan 50.000 SPPG di wilayah terpencil tercapai.
Acara sosialisasi ini menjadi momentum penting dalam menggalang kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, legislatif, serta masyarakat. Seluruh pihak berharap agar program ini bisa menjadi solusi nyata dalam membentuk generasi Indonesia yang lebih sehat, kuat, dan bebas dari ancaman stunting.
"Kesuksesan program ini sangat ditentukan oleh kolaborasi kita semua, dari kepala desa, DPRD, petugas kesehatan, sampai warga desa. Ini adalah kerja besar untuk masa depan anak-anak kita,” tutupnya.
