Kabut asap menyelimuti Kota Pekanbaru (Defri Candra/Riau Online)
Rabu, 14 Oktober 2026 14:41 WIB
Editor: Yola Ristania Vidiani
RIAU ONLINE - Sudah berbulan-bulan langit di sejumlah wilayah di Indonesia diselimuti asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pekatnya asap mengepung permukiman, mengganggu aktivitas warga, dan mengancam kesehatan masyarakat.
Di tengah dampak yang meluas dan penanganan yang belum tuntas, pemerintah tak kunjung menetapkan karhutla sebagai bencana nasional.
"Belum, belum (sebagai bencana nasional). Masih mampu kita mengatasi," kata Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, dikutip dari Liputan6.com, Rabu, 14 Oktober 2026.
Dudung menyampaikan, Presiden telah menerima laporan dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengenai enam provinsi yang menjadi fokus penanganan karhutla. Dua di antaranya adalah Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan.
Di Kalimantan Tengah, salah satu wilayah yang menjadi prioritas penanganan adalah kawasan Taman Nasional Tanjung Puting. Kawasan tersebut menjadi perhatian karena terdapat satwa yang harus dilindungi.
Selain itu, Suharyanto melaporkan bahwa sejumlah helikopter untuk operasi pemadaman melalui pengeboman air (water bombing) telah dikerahkan. Namun, Dudung menuturkan, penanganan saat ini lebih banyak dilakukan melalui operasi darat karena asap yang tebal menyulitkan upaya pemadaman dari udara.
"Hasil laporan dari Kepala BNPB bahwa heli, operasional heli ini sudah dilaksanakan dan banyak lebih dominan kepada operasi darat ya karena memang sulit untuk dijangkau dari udara karena memang asapnya terlalu tebal," tutur Dudung.
Baca Juga
Menurut Dudung, Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah telah mengerahkan upaya maksimal untuk menangani karhutla. Berbagai langkah terus dilakukan agar kebakaran segera teratasi, termasuk operasi modifikasi cuaca.
"Beliau (Presiden) mengucapkan terima kasih kepada seluruh prajurit baik TNI, Polri termasuk seluruh komponen yang terlibat di sana karena memang capaiannya justru sudah semakin maksimal per hari itu hanya sekitar 692 hektare dan ini terus diupayakan termasuk upaya-upaya operasi mitigasi termasuk cuaca juga dikendalikan oleh BMKG dan mudah-mudahan ini akan cepat teratasi," jelas dia.
Presiden Prabowo juga meminta jajarannya untuk segera menyelesaikan masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah provinsi di Indonesia.
"Ya Presiden targetnya adalah secepat mungkin. Ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini," kata Dudung Abdurachman.
Dudung menekankan bahwa operasi penanganan karhutla melalui jalur darat bukan berarti operasi militer. Pemerintah mengerahkan kendaraan darat, seperti mobil dan alat berat, untuk menjangkau daerah yang tidak bisa dijangkau helikopter sehingga karhutla dapat segera teratasi.
"Tadi laporan dari Pangdam di Kalimantan Tengah karena di situ ada satwanya, kemudian juga ya itu ada buaya masih ada harimau, ya ini sulit ya untuk dilakukan dan kemudian jangkauan dari kendaraan darat seperti mobil, alat berat dan sebagainya," jelas Dudung.
"Nah ini maka tetap akhirnya operasi darat dilakukan. Operasi bukan berarti operasi seperti militer tetapi ya penanganannya melalui darat itu aja ya," imbuh dia.
Menurut dia, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah sudah turun tangan semaksimal mungkin dalam upaya penanganan karhutla. Prabowo berterima kasih kepada seluruh prajurit TNI-Polri dan seluruh pihak yang telah membantu penanganan karhutla.
"Karena memang capaiannya justru sudah semakin maksimal per hari itu hanya sekitar 692 hektar dan ini terus diupayakan termasuk upaya-upaya operasi mitigasi termasuk cuaca juga dikendalikan oleh BMKG dan mudah-mudahan ini akan cepat teratasi," ucapnya.
Tak hanya itu, Prabowo menekankan bahwa pencegahan karhutla harus dilakukan secara presisi dan mitigasi dimulai dari tingkat daerah. Prabowo ingin pencegahan dilakukan sebelum api menyala.
"Bahkan masyarakat peduli ini dibentuk juga untuk dikoordinasikan baik Babinkamtibmas, kemudian Babinsa, Karang Taruna dan pemerintah daerah yang terintegrasi sehingga penanganan itu tidak serta-merta pada saat api itu sudah ada tetapi sebelum kemungkinan-kemungkinan itu api itu ada dilakukan pencegahan seperti itu," ujar Dudung.
