Prabowo Dorong Audit Forensik Tata Kelola Keuangan Haji BPKH

RIAU ONLINE, JAKARTA -  Presiden Prabowo Subianto mendorong adanya audit tata kelola keuangan haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak usai rapat bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 28 September 2026.

"Presiden tadi mendorong supaya keuangan haji itu segera dilakukan audit forensik terhadap tata kelola keuangan haji," kata Dahnil, dikutip dari Liputan6.com.

Dahnil menuturkan, audit forensik dilakukan karena Presiden Prabowo ingin mengetahui kondisi keuangan haji yang sebenarnya. Hal ini agar dapat dilakukan pembenahan dan perbaikan terhadap tata kelola keuangan haji.

"Jadi jangan sampai kemudian ada finansial engineering dan sebagainya seperti kasus Malaysia yang sekarang sedang ramai, maka Presiden juga ingin tahu kondisi keuangan haji di saat ini," tuturnya.

Dahnil menyampaikan audit ini juga dilakukan untuk memastikan kepada publik bahwa pemerintahan Prabowo mengelola keuangan haji dengan benar. Untuk itu, Prabowo mendorong adanya audit untuk mengetahui kondisi faktual keuangan haji.

"Kami tidak mau juga kalau kemudian pemerintahan Pak Prabowo seolah-olah begitu tidak benar mengelola keuangan haji, karena kami belum tahu faktualnya keuangan haji seperti apa, maka kami ingin dorong Presiden tadi dorong lakukan audit forensik supaya kita tahu kondisi faktual sebenarnya," jelas Dahnil.

Dahnil menuturkan kementeriannya akan berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit forensik keuangan haji. Menurut dia, hal ini sekaligus untuk bersih-bersih haji dari kartel sesuai perintah Prabowo.

"Ini juga dalam rangka tadi perintah Presiden bersih-bersih perhajian Indonesia supaya lebih berkah pada Presiden, supaya bersih, supaya bebas dari kartel haji dan kartel umrah," ujar Dahnil.