RIAU ONLINE - Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengungkap ketidaksesuaian dalam pembibitan kelapa yang ditemukan di sejumlah daerah, termasuk di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau. Dari temuan tersebut, didapat potensi kerugian mencapai Rp 3,3 miliar.
Amran menjelaskan program ini sebagai bagian dari hilirisasi sektor perkebunan. Dalam tinjauannya ke beberapa daerah, ada ketidaksesuaian jumbah benih, sehingga tindakan tegas pun diambil.
"Kami cek lapangan beberapa tempat itu tidak sesuai standar yang kami inginkan, sehingga salah satu yang dianggap ahli kami mutasi karena kelihatannya keahliannya belum cukup memadai, dan kami minta kepolisian penegak hukum langsung periksa," kata Amran, dikutip dari Liputan6.com, Rabu, 20 Mei 2026.
Ia lantas memerintahkan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian untuk memeriksa program serupa di seluruh wilayah di Indonesia. Pasalnya, pada hitungan sementar, terdapat potensi kerugian mencapai Rp 3,3 miliar.
"Saat ini ditemukan data yang berbeda jumlah surat perintahnya berbeda dengan realisasi lapangan, nilainya kurang lebih Rp 3,3 miliar. Kami minta itu diperiksa langsung ditindaklanjuti, kalau itu pidana kami minta tidak pandang bulu siapa pun mereka itu harus dihukum dan uang negara harus dikembalikan," beber dia.
Sebagai rinciannya, potensi kekurangan benih mencapai 136.795 batang dengan nilai sekitar Rp 3,3 miliar. Kecurangan ini antara lain terjadi di Banten sebanyak 44.654 batang senilai Rp 799 juta, Sulawesi Utara 20.518 batang senilai Rp 976 juta, Jawa Barat 38.654 batang senilai Rp 771 juta, Gorontalo 1.049 batang senilai Rp 51 juta, serta Indragiri Hilir (Inhil) sebanyak 31.920 batang senilai Rp 718 juta.
Amran menjelaskan, hal tersebut tak hanya menyangkut bibit kelapa, namun juga kakao dan komoditas lainnya. "Ini beberapa, semua komoditas, jadi ada kelapa, kopi, kakao, kelapa itu yang dominan," ujarnya.
Dia menerangkan, angka Rp 3,3 miliar bukan merupakan angka final kerugian. Nilai tersebut masih bisa berkurang jika kekurangan benih hilirisasi tadi dikembalikan. Dia mengatakan, sumber dana program ini memakan anggaran Kementan dari 2025 dan 2026.
"Ini program yang sangat bagus tidak boleh dipermainkan karena kalau bibit benih yangbermasalah itu ini kan tanaman jangka panjang. Kalau ini bermasalah itu nanti kasihan petaninya," tandasnya.

