Kasus TPPU Gading Gajah P-21, Polda Riau Kejar Jaringan Perburuan Satwa Dilindungi

Polda-Riau-Telusuri-Siapa-yang-Diuntungkan-dari-Karhutla.jpg
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Riau, Kombes Pol Ade Kuncoro Ridwan saat memberi keterangan kepada Wartawan, Kamis, 17 September 2026. (Defri Candra/Riau Online)

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Setelah melalui serangkaian penyidikan, berkas perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang ditangani Polda Riau akhirnya dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dengan dinyatakannya berkas perkara lengkap, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau kini bersiap melimpahkan dua tersangka beserta barang bukti ke pihak kejaksaan melalui proses Tahap II. Selanjutnya, perkara tersebut akan memasuki proses penuntutan dan diuji di meja persidangan.

Tuntasnya penyidikan TPPU ini menjadi babak penting dalam upaya membongkar jaringan perdagangan satwa liar dilindungi. 

Fakta mengejutkan terungkap dari hasil penelusuran transaksi keuangan. Penyidik menemukan perputaran uang mencapai Rp1,872 miliar yang dilakukan melalui 34 kali transaksi dan diduga berkaitan dengan jaringan perdagangan gading gajah Sumatera.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Riau, Kombes Pol Ade Kuncoro, mengatakan pengungkapan kasus ini merupakan bagian dari penguatan penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan melalui pendekatan Green Financial Crime (GFC).

Menurutnya, pendekatan tersebut memungkinkan aparat penegak hukum membongkar kejahatan lingkungan dari sisi ekonomi, termasuk menelusuri sumber modal, transaksi keuangan hingga pihak-pihak yang diduga menikmati keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam secara ilegal.

“Melalui pendekatan ini, penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pelaku kejahatan di lapangan. Kami juga menyasar sumber modal, aliran dana, aset, dan pihak-pihak yang diduga menikmati hasil kejahatan lingkungan tersebut," ujar Kombes Ade, Kamis, 19 November 2026.

Dalam perkara TPPU tersebut, penyidik Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Riau di bawah komando AKBP Teddy Ardian menetapkan dua orang tersangka berinisial FA (62) dan FS (43). Keduanya diduga memiliki peran dalam menyamarkan harta kekayaan yang bersumber dari tindak pidana perdagangan satwa liar dilindungi.

Berdasarkan hasil penyidikan, FA diduga menjadi salah satu aktor penting dalam jaringan tersebut. Pria berusia 62 tahun itu disebut berperan sebagai pemodal utama yang menyediakan kebutuhan logistik sekaligus memberikan modal kepada para pemburu gajah di lapangan.

Sementara itu, FS (43) diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan transaksi keuangan dan perputaran uang hasil perdagangan gading gajah.

Di balik aktivitas perburuan, terdapat aliran modal, dukungan logistik, transaksi keuangan hingga rantai distribusi yang saling berkaitan. Pengembangan perkara ini juga mengungkap fakta lain yang tidak kalah serius. 


Penyidik menemukan sedikitnya sembilan lokasi yang diduga menjadi tempat perburuan gajah Sumatera dalam rentang waktu 2024 hingga 2026. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa praktik perburuan gajah Sumatera diduga telah berkembang menjadi aktivitas terorganisasi.

Ada pihak yang menyediakan modal, pihak yang melakukan perburuan, hingga jaringan yang mengelola distribusi dan transaksi hasil kejahatan.

“Aktivitas ilegal ini diduga telah berkembang menjadi jaringan terorganisasi dengan dukungan permodalan, rantai distribusi, serta keuntungan ekonomi yang besar,” ungkap Ade.

Penyidik tidak hanya mengejar orang-orang yang terlibat langsung dalam perburuan, tetapi juga berupaya membongkar struktur keuangan yang menopang aktivitas ilegal tersebut.

Salah satu strategi yang digunakan adalah follow the money atau mengikuti aliran uang. Melalui metode ini, penyidik menelusuri setiap transaksi untuk mengetahui dari mana sumber dana berasal, ke mana uang mengalir, serta siapa saja yang diduga memperoleh keuntungan dari perdagangan gading gajah.

“Kami tidak hanya mengungkap pelaku perburuan dan perdagangan satwa liar, tetapi juga mengidentifikasi aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan,” tegasnya.

Dalam proses penyidikan TPPU, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan hasil tindak pidana. Barang bukti tersebut meliputi uang tunai, kendaraan, alat berat hingga berbagai dokumen transaksi keuangan yang dinilai memiliki keterkaitan dengan aktivitas pencucian uang.

Selain itu, sejumlah barang bukti berupa kendaraan, telepon genggam dan buku tabungan sebelumnya juga telah disita dalam penanganan perkara tindak pidana asal (TPA).

Penyitaan tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik untuk mengamankan aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan sekaligus memperkuat pembuktian dalam perkara TPPU.

Ade menegaskan, penyelesaian penyidikan hingga berkas perkara dinyatakan P-21 merupakan perkembangan penting dalam upaya membongkar kejahatan lingkungan yang memiliki dimensi ekonomi.

“Saat ini berkas perkara TPPU ini lengkap atau P-21,” bebernya.

Setelah status P-21 diterbitkan, penyidik akan segera melaksanakan Tahap II dengan menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada JPU.

Ade menambahkan, pengungkapan perkara ini juga sejalan dengan implementasi program Green Policing Polda Riau. 

Program tersebut tidak hanya menitikberatkan pada perlindungan lingkungan dan kelestarian alam, tetapi juga memperkuat penindakan terhadap kejahatan ekonomi yang bersumber dari eksploitasi sumber daya alam.

Menurutnya, upaya melindungi gajah Sumatera tidak cukup hanya dengan menjaga habitat dan melakukan konservasi. Penindakan terhadap jaringan yang membiayai serta mengambil keuntungan dari perdagangan satwa dilindungi juga harus dilakukan secara tegas.

"Kami menegaskan bahwa perlindungan gajah Sumatera tidak hanya membutuhkan upaya konservasi dan pengamanan habitat, tetapi juga penindakan terhadap jaringan ekonomi yang menjadikan satwa liar sebagai komoditas ilegal," tuturnya.