RIAU ONLINE, PEKANBARU – Pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru yang mencapai 7,39 persen pada Triwulan II 2026 menempatkan ibu kota Provinsi Riau tersebut di posisi teratas dibandingkan kota-kota lain di Indonesia.
Namun, di balik capaian membanggakan itu, masih terdapat pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, terutama terkait kemiskinan, pengangguran, ketimpangan ekonomi, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Akademisi sekaligus pengamat ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau (UNRI), Dahlan Tampubolon menilai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta-merta mencerminkan meningkatnya kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi harus dilihat secara lebih menyeluruh, tidak hanya berdasarkan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tetapi juga sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat.
"Capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 7,39 persen tentu patut diapresiasi. Namun, pertanyaan pentingnya bukan hanya mengapa Pekanbaru tumbuh tinggi, tetapi siapa yang menikmati pertumbuhan tersebut, bagaimana distribusinya, dan seberapa besar pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat," ujarnya, Rabu 18 November 2026.
Dahlan mengatakan, capaian Pekanbaru tersebut semakin istimewa setelah berhasil meraih juara pertama kategori Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Sumatera yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri di Medan, 11 November 2026.
Penghargaan tersebut tidak hanya mempertimbangkan pertumbuhan PDRB, tetapi juga pelaksanaan sembilan langkah konkret percepatan ekonomi daerah.
Meski demikian, ia mengingatkan agar penghargaan dan tingginya angka pertumbuhan tidak menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan daerah.
Perdagangan, Konstruksi dan Industri Jadi Penggerak Ekonomi
Jika melihat struktur perekonomian Pekanbaru, terdapat tiga sektor utama yang menjadi motor pertumbuhan, yakni perdagangan besar dan eceran, konstruksi, serta industri pengolahan.
Ketiga sektor tersebut memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas ekonomi perkotaan. Perdagangan mendorong perputaran barang dan jasa, konstruksi menggerakkan investasi serta penyerapan tenaga kerja, sementara industri pengolahan menciptakan nilai tambah melalui kegiatan produksi.
Berkembangnya industri pengolahan skala rumah tangga, termasuk usaha makanan dan pembuatan kue, juga menunjukkan kontribusi aktivitas ekonomi masyarakat terhadap pertumbuhan kota.
Dahlan menjelaskan, Pekanbaru memiliki keunggulan sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, jasa keuangan, dan distribusi di Provinsi Riau. Kondisi tersebut menciptakan keuntungan ekonomi melalui kedekatan pasar, jaringan pemasok, ketersediaan tenaga kerja, dan pertukaran informasi.
Namun, keunggulan tersebut juga berpotensi menimbulkan konsentrasi manfaat ekonomi pada kawasan dan kelompok usaha tertentu.
"Jika perdagangan dan konstruksi berkembang pesat, tetapi keterkaitannya dengan industri lokal, UMKM, dan tenaga kerja berpendapatan rendah masih terbatas, pertumbuhan ekonomi bisa tinggi tanpa menghasilkan pemerataan yang memadai," jelasnya.
Karena itu, menurutnya, pemerintah daerah tidak cukup hanya memperbesar aktivitas ekonomi, tetapi juga harus memastikan hubungan antarsektor mampu menciptakan nilai tambah yang dinikmati masyarakat luas.
Kemiskinan, Pengangguran dan Ketimpangan Masih Menjadi Tantangan
Dahlan juga menyoroti sejumlah indikator sosial ekonomi Pekanbaru yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) 2025, angka kemiskinan Pekanbaru meningkat dari 3,15 persen pada 2024 menjadi 3,19 persen pada 2025.
Jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 tercatat mencapai 39,16 ribu orang atau bertambah sekitar 990 orang dibandingkan tahun sebelumnya.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga mengalami peningkatan dari 4,63 persen menjadi 5,24 persen. Sementara itu, Gini Ratio naik dari 0,353 menjadi 0,370 yang mengindikasikan meningkatnya ketimpangan pengeluaran.
Di sisi lain, terdapat sejumlah indikator yang menunjukkan perkembangan positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 84,26 menjadi 84,91. Pendapatan per kapita juga naik dari Rp166,85 juta menjadi Rp178,02 juta.
Menurut Dahlan, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kemajuan ekonomi Pekanbaru masih menghadapi tantangan dalam hal pemerataan.
Ia menegaskan, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus memberikan akses lebih luas kepada masyarakat berpendapatan rendah untuk memperoleh pekerjaan, pendidikan, pendapatan, dan kesempatan mengembangkan usaha.
Pemerintah, lanjutnya, perlu menjelaskan bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat memperbaiki kondisi kelompok masyarakat yang paling rentan, bukan sekadar menyampaikan angka pertumbuhan tahunan.
28.538 UMKM Perlu Merasakan Dampak Pertumbuhan
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah sejauh mana pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Berdasarkan pendataan Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru pada 2026, terdapat sekitar 28.538 pelaku UMKM yang sebagian besar bergerak di sektor kuliner, perdagangan, jasa, industri pengolahan, konveksi, dan ekonomi kreatif.
Dahlan menilai jumlah tersebut menunjukkan bahwa UMKM merupakan bagian penting dari struktur perekonomian Pekanbaru.
Namun, meningkatnya transaksi perdagangan dan konsumsi masyarakat tidak otomatis membuat seluruh UMKM berkembang.
Masih banyak pelaku usaha kecil yang menghadapi persoalan keterbatasan modal kerja, akses pembiayaan, kualitas kemasan, sertifikasi halal, standardisasi produk, pemasaran digital, hingga kesulitan memasuki rantai pasok perusahaan besar.
Untuk itu, ia mendorong Pemko Pekanbaru membangun kemitraan antara hotel, restoran, pusat perbelanjaan, perusahaan konstruksi, dan industri pengolahan dengan UMKM lokal.
Selain itu, belanja pengadaan pemerintah juga perlu memberikan ruang lebih besar bagi produk lokal sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa.
"Keberhasilan program UMKM tidak cukup dihitung dari jumlah peserta pelatihan. Harus dilihat berapa banyak usaha yang naik kelas, memperoleh pembiayaan, masuk ke rantai pasok perusahaan, serta mampu meningkatkan pendapatan pemilik dan pekerjanya," ungkap Dahlan.
Ia berharap program pembinaan UMKM tidak lagi sebatas pelatihan seremonial, tetapi lebih diarahkan pada peningkatan omzet, produktivitas, akses pasar, dan keberlanjutan usaha.
Investasi Rp9,28 Triliun, Penyerapan Tenaga Kerja Harus Berkualitas
Dari sisi investasi, Pekanbaru juga mencatatkan capaian yang cukup signifikan. Realisasi investasi selama Januari hingga September 2026 mencapai Rp9,28 triliun atau sekitar 196 persen dari target Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebesar Rp4,71 triliun.
Nilai tersebut menjadi yang tertinggi di Provinsi Riau, dengan kontribusi sekitar 19,37 persen dari total investasi Riau yang mencapai Rp47,91 triliun. Investasi tersebut dilaporkan menyerap sebanyak 8.534 tenaga kerja Indonesia.
Dahlan menilai masuknya investasi merupakan modal penting untuk memperbesar kapasitas produksi, meningkatkan permintaan tenaga kerja, memperluas kegiatan usaha, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Namun, ia mengingatkan bahwa besarnya nilai investasi dan jumlah tenaga kerja yang terserap belum cukup untuk mengukur kualitas investasi.
Menurutnya, keberhasilan investasi juga harus dilihat dari intensitas penyerapan tenaga kerja, kualitas pekerjaan, tingkat upah, produktivitas, transfer teknologi, serta kontribusinya terhadap nilai tambah ekonomi lokal.
Ia juga mengingatkan bahwa angka 8.534 tenaga kerja Indonesia tidak otomatis menunjukkan seluruh pekerja merupakan penduduk Kota Pekanbaru.
Karena itu, pemerintah perlu memiliki data yang lebih terperinci mengenai asal domisili pekerja, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, upah, dan status hubungan kerja.
"Pemko perlu memastikan bahwa investasi tidak hanya tercatat dalam laporan kegiatan penanaman modal, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kegiatan operasional dan memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat," katanya.
Tenaga Kerja Lokal Jangan Hanya Menjadi Penonton
Dahlan menilai peningkatan investasi harus diikuti dengan kebijakan yang memastikan masyarakat lokal memiliki kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang layak.
Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah memperkuat kerja sama antara Dinas Tenaga Kerja, perguruan tinggi, sekolah menengah kejuruan (SMK), balai latihan kerja, dan asosiasi pengusaha.
Pelatihan tenaga kerja harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kompetensi yang dibutuhkan perusahaan.
Ia juga menyarankan agar setiap proyek investasi skala menengah dan besar memiliki rencana pengembangan tenaga kerja lokal, program magang, sertifikasi kompetensi, serta kemitraan dengan lembaga pendidikan.
Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya berupaya mendatangkan investor, tetapi juga harus menyiapkan kualitas sumber daya manusia agar masyarakat Pekanbaru mampu mengisi kebutuhan pekerjaan yang tercipta.
"Targetnya bukan membatasi kesempatan pekerja dari luar daerah, melainkan memperkuat daya saing masyarakat Pekanbaru agar tidak menjadi penonton di tengah perkembangan ekonomi kotanya sendiri," tegasnya.
Infrastruktur dan Kualitas Belanja APBD Perlu Diperkuat
Selain persoalan tenaga kerja dan pemerataan ekonomi, Dahlan juga mengingatkan sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi Pemko Pekanbaru.
Di antaranya persoalan pengangguran dan ketimpangan, pembangunan infrastruktur perkotaan, kualitas pelayanan perizinan, serta efektivitas belanja pemerintah.
Menurutnya, persoalan jalan, kemacetan, drainase, banjir, pengelolaan sampah, dan tata ruang bukan sekadar masalah kenyamanan masyarakat. Berbagai persoalan tersebut juga dapat meningkatkan biaya ekonomi yang harus ditanggung masyarakat maupun dunia usaha.
Ia menilai pembangunan infrastruktur harus mengikuti kecepatan ekspansi ekonomi kota agar aktivitas produksi dan distribusi tidak terhambat.
Dahlan juga menyoroti APBD Perubahan 2026 Pekanbaru yang mencapai sekitar Rp3,26 triliun, dengan sejumlah prioritas seperti perbaikan jalan, penanganan banjir, dan peningkatan sarana pendidikan.
Menurutnya, besarnya anggaran pemerintah harus diikuti kualitas pelaksanaan dan manfaat yang terukur.
Belanja pemerintah seharusnya diarahkan pada program produktif yang mampu memperbaiki infrastruktur publik, memperluas akses pelayanan dasar, serta meningkatkan produktivitas masyarakat.
Pertumbuhan Ekonomi Jangan Hanya Diukur dari Angka dan Penghargaan
Dahlan berpandangan, salah satu kelemahan yang perlu dihindari pemerintah daerah adalah kecenderungan menjadikan pertumbuhan PDRB, realisasi investasi, dan penghargaan sebagai ukuran utama keberhasilan pembangunan. Padahal, ketiganya belum cukup menggambarkan kualitas pembangunan ekonomi.
Ia mendorong Pemko Pekanbaru mulai menerapkan ukuran kinerja pembangunan yang lebih berorientasi pada hasil atau outcome-based development.
Beberapa indikator yang dapat digunakan antara lain persentase investasi yang menyerap tenaga kerja lokal, jumlah UMKM yang masuk rantai pasok perusahaan besar, peningkatan pendapatan riil rumah tangga berpenghasilan rendah, penurunan pengangguran, serta pengurangan biaya ekonomi melalui perbaikan infrastruktur.
Pemerintah juga perlu memublikasikan laporan dampak pertumbuhan ekonomi secara berkala agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan pembangunan benar-benar dirasakan.
Menurut Dahlan, evaluasi tersebut perlu melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS), perguruan tinggi, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil.
Dengan demikian, kebijakan ekonomi daerah dapat dievaluasi secara lebih independen dan transparan.
Lima Agenda Ekonomi Pekanbaru untuk 2027
Menghadapi 2027, Dahlan menawarkan lima agenda strategis yang perlu menjadi perhatian Pemko Pekanbaru agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan lebih berkualitas dan merata.
Pertama, membangun strategi investasi berkualitas dengan mengutamakan sektor yang memiliki keterkaitan kuat dengan ekonomi lokal, mampu menyerap tenaga kerja, dan menghasilkan nilai tambah.
Kedua, memperkuat program UMKM naik kelas melalui akses pembiayaan, sertifikasi, digitalisasi, kemitraan pengadaan, serta integrasi ke dalam rantai pasok industri, perdagangan, dan jasa.
Ketiga, memperkuat kebijakan tenaga kerja lokal melalui pemetaan kebutuhan kompetensi investor, pelatihan vokasi, sertifikasi, dan sistem informasi pasar kerja yang terintegrasi.
Keempat, mempercepat pembangunan infrastruktur perkotaan, terutama jalan, drainase, pengendalian banjir, transportasi publik, dan pengelolaan sampah.
Kelima, memperkuat pemerataan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat berpendapatan rendah, pengembangan ekonomi kelurahan, serta perluasan akses masyarakat terhadap kegiatan produktif.
Dahlan menegaskan, kelima agenda tersebut harus memiliki target kuantitatif dan indikator evaluasi yang jelas.
Ia juga menyarankan agar bantuan pemerintah pusat sebesar Rp2 miliar yang diperoleh melalui penghargaan Kemendagri dimanfaatkan untuk program produktif dengan dampak yang dapat diukur.
Dengan begitu, penghargaan yang diraih Pekanbaru tidak hanya menjadi simbol prestasi, tetapi juga momentum untuk mempercepat pembenahan ekonomi kota.
Pekanbaru Harus Beralih dari Pertumbuhan Tinggi ke Pertumbuhan Berkualitas
Dahlan menilai Pekanbaru memiliki modal ekonomi yang cukup kuat untuk terus berkembang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Riau dan Sumatera.
Keunggulan sebagai pusat perdagangan, jasa, pemerintahan, pendidikan, serta perkembangan investasi dan industri pengolahan menjadi potensi yang harus dimanfaatkan secara optimal.
Namun, tantangan ke depan bukan lagi sekadar mempertahankan angka pertumbuhan yang tinggi, melainkan memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan.
Ia menegaskan, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus mampu menciptakan lapangan kerja yang layak, memperkuat UMKM, meningkatkan pendapatan masyarakat, menurunkan kemiskinan, dan memperkecil ketimpangan.
"Pekanbaru harus bergerak dari kota dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi menjadi kota dengan kualitas pertumbuhan yang terbaik. Investasinya menciptakan pekerjaan, UMKM-nya berkembang, masyarakat kecilnya semakin sejahtera, dan infrastrukturnya mampu mendukung produktivitas," ujarnya.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata ditentukan oleh seberapa besar angka ekonomi tumbuh setiap tahun, tetapi juga seberapa luas masyarakat menikmati hasil pertumbuhan tersebut.
Dengan demikian, capaian pertumbuhan ekonomi 7,39 persen dan penghargaan dari Kemendagri harus menjadi awal bagi Pemko Pekanbaru untuk membangun ekonomi yang lebih inklusif, produktif, dan berkelanjutan.

