RIAU ONLINE, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2027. Penetapan UMP Riau akan dilaksanakan melalui rapat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), pekerja atau buruh, serta pengusaha yang membahas besaran upah minimum agar dapat diberlakukan tahun depan.
Kepala Disnakertrans Provinsi Riau, Roni Rahmat mengatakan, pembahasan UMP dilakukan dengan memperhatikan masukan dari seluruh unsur yang tergabung dalam Dewan Pengupahan.
"Hasil pembahasan di Dewan Pengupahan akan dirumuskan menjadi rekomendasi kepada Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto. Kemudian dijadikan bahan pertimbangan bagi gubernur sebelum menerbitkan SK Penetapan UMP Riau 2027," jelasnya.
Lanjutnya, penetapan UMP 2027 dijadwalkan sudah selesai pada 21 November 2026.
"Sesuai aturan penetapan UMP itu paling lambat sudah harus disahkan 21 November," jelasnya.
Setelah UMP 2027 disahkan, selanjutnya masing-masing kota dan kabupaten di Provinsi Riau akan membahas penetapan Upah Minimum Kota (UMK). Batas waktu pengesahan UMK paling lambat 25 November 2026.

