Kejati Riau menggelar FGD Penguatan Peran Bidang Pemulihan Aset dalam Mendukung Transparansi Pengelolaan Barang Rampasan Negara di Gedung Satya Adhi Wicaksana Kejati Riau, Kamis, 12 November 2026. (Dok. Kejati Riau)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau terus mendorong pengelolaan barang rampasan negara yang lebih transparan, akuntabel, dan profesional.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan aset hasil tindak pidana yang telah dirampas berdasarkan putusan pengadilan dapat dikelola secara optimal dan memberikan kontribusi bagi negara.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui Focus Group Discussion (FGD) bertema "Penguatan Peran Bidang Pemulihan Aset dalam Mendukung Transparansi Pengelolaan Barang Rampasan Negara" yang digelar di Gedung Satya Adhi Wicaksana Kejati Riau, Kamis, 12 November 2026.
Kegiatan ini menjadi ruang diskusi sekaligus upaya memperkuat koordinasi antarsatuan kerja dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan barang rampasan negara.
Terlebih, pengelolaan aset hasil penegakan hukum membutuhkan sistem yang tertib, terbuka, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Baca Juga
Kasi Penerangan Hukum (Penkum) dan Humas Kejati Riau, Zikrullah, mengatakan FGD tersebut merupakan bagian dari komitmen institusinya dalam meningkatkan kapasitas serta kualitas pelaksanaan tugas Bidang Pemulihan Aset.
"Melalui kegiatan ini, kami ingin memperkuat koordinasi, pemahaman, dan sinergi seluruh jajaran dalam pengelolaan barang rampasan negara".
"Aspek transparansi dan akuntabilitas menjadi hal penting agar setiap proses pengelolaan aset berjalan tertib, profesional, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Zikrullah.
Ia menjelaskan, keterlibatan akademisi dalam forum tersebut diharapkan dapat memberikan perspektif hukum dan masukan konstruktif terhadap berbagai tantangan yang dihadapi jajaran kejaksaan dalam mengelola barang rampasan negara.
Menurutnya, pertukaran gagasan dan pengalaman melalui FGD diharapkan mampu menghasilkan solusi strategis yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas di lapangan.
"Dengan pengelolaan yang semakin optimal, diharapkan upaya pemulihan aset dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan penerimaan negara. Kami berkomitmen untuk terus mendorong tata kelola pemulihan aset yang transparan, akuntabel, dan berintegritas," tambahnya.
Kejati Riau berharap forum tersebut tidak berhenti sebatas diskusi, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui langkah konkret dalam memperbaiki sistem pengelolaan barang rampasan negara.
"Kejaksaan berupaya memastikan setiap aset hasil penegakan hukum dikelola secara bertanggung jawab," pungkasnya.
