Petugas Lapas Narkotika Rumbai (Dok. Lapas Narkotika Rumbai)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Lapas Narkotika Kelas IIB Rumbai memperketat pengawasan internal dengan memperkuat komitmen integritas seluruh petugas. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mewajibkan seluruh jajaran menandatangani pernyataan larangan membantu, memfasilitasi, maupun terlibat dalam pelanggaran dan tindak pidana yang dilakukan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
Penandatanganan pernyataan integritas dan komitmen bersama tersebut yang diikuti seluruh petugas Lapas Narkotika Rumbai, Kamis, 12 November 2026.
Langkah ini menjadi bentuk keseriusan pihak lapas dalam mencegah penyalahgunaan wewenang sekaligus menutup celah terjadinya praktik penyimpangan yang melibatkan oknum petugas.
Kepala Lapas Narkotika Kelas IIB Rumbai, Ismadi, dalam arahannya mengingatkan seluruh petugas agar senantiasa bekerja sesuai aturan dan tidak menyalahgunakan kewenangan yang diberikan.
Ia menegaskan, setiap petugas memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta nama baik institusi pemasyarakatan.
"Seluruh petugas harus mematuhi peraturan perundang-undangan, menjalankan tugas sesuai standar operasional prosedur, dan menjaga nama baik institusi. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta marwah pemasyarakatan," tegas Ismadi.
Ia juga mengingatkan tidak boleh ada petugas yang memberikan bantuan atau kemudahan kepada WBP untuk melakukan tindakan yang melanggar aturan, terlebih jika berkaitan dengan tindak pidana.
Baca Juga
"Termasuk di dalamnya praktik memasukkan maupun mengeluarkan barang tanpa izin dari pejabat berwenang," jelasnya.
Menurutnya, keterlibatan petugas, baik secara langsung maupun melalui pembiaran, merupakan bentuk pelanggaran serius yang tidak dapat ditoleransi.
"Jangan sampai ada petugas yang membantu, memfasilitasi, atau memberikan kemudahan kepada WBP untuk melakukan pelanggaran. Termasuk praktik memasukkan dan mengeluarkan barang tanpa izin maupun segala bentuk tindak pidana," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ismadi juga memberikan pemahaman kepada seluruh petugas mengenai ketentuan Pasal 276 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Pasal tersebut mengatur larangan memberikan barang kepada atau menerima barang dari narapidana tanpa izin pejabat yang berwenang.
"Pelanggaran terhadap ketentuan itu dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori II," lanjutnya.
Ismadi menekankan, pemahaman terhadap aturan hukum harus menjadi pegangan setiap petugas dalam menjalankan tugas sehari-hari. Sebab, tindakan yang dianggap sepele sekalipun dapat berujung pada pelanggaran hukum apabila dilakukan di luar ketentuan.
Melalui penandatanganan komitmen bersama ini, pihaknya berharap seluruh petugas semakin disiplin, meningkatkan kewaspadaan, serta memiliki keberanian menolak setiap ajakan yang berpotensi mengarah pada penyimpangan.
"Komitmen tersebut juga diharapkan tidak sekadar menjadi formalitas melalui tanda tangan di atas kertas, tetapi benar-benar diwujudkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari," pungkasnya.
