Riau Menagih Janji Kemerdekaan: Kekayaan Alam Dikeruk, Ruang Fiskal Tercekik

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Bagi masyarakat Riau, lembaran sejarah kemerdekaan tidak pernah lepas dari darah dan keringat para pejuang yang melawan kolonialisme fisik demi tegaknya Republik Indonesia. Namun, puluhan tahun setelah Indonesia merdeka, narasi perlawanan itu mendadak menemukan bentuk barunya.

Ketua Umum Majelis Rakyat Riau (Marari), Asri Auzar, belum lama ini melontarkan pernyataan yang menyentak kesadaran publik: jika dahulu rakyat Riau mengangkat senjata melawan penjajah asing, hari ini mereka harus bersiap melawan bentuk "penjajah baru", yakni ketidakadilan kebijakan dan ketimpangan fiskal pengelolaan sumber daya alam dari pemerintah pusat.

Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua Umum Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) itu bertepatan pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2026.

"Dahulu rakyat Riau berjuang melawan penjajah dan mengorbankan segalanya untuk kemerdekaan bangsa, sekarang rakyat Riau harus berjuang kembali. Bukan melawan bangsa asing, tetapi melawan kesewenang-wenangan kebijakan pemerintah pusat yang terus menguras kekayaan alam Riau, sementara kesejahteraan rakyatnya belum sebanding dengan kekayaan yang dihasilkan," tegas Asri.

Asri menegaskan bahwa Riau bukanlah provinsi miskin secara sumber daya. Selama puluhan tahun, perut bumi Riau dikeruk untuk menghasilkan minyak dan gas bumi (migas), sementara permukaannya ditumbuhi jutaan hektare perkebunan kelapa sawit yang menghidupkan ekspor nasional. Akan tetapi, menurutnya, masyarakat Riau belum mendapat keadilan fiskal yang sebanding dari nilai ekonomi besar dari Bumi Lancang Kuning.

"Tetapi, ketika rakyat membutuhkan jalan yang bagus, pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan pembangunan yang merata, pemerintah daerah justru harus berjuang dengan keterbatasan anggaran. Lantas, untuk siapa sebenarnya kekayaan alam ini?" ujarnya.

Pernyataan ini bukan sekadar retorika politik emosional, melainkan cerminan dari akumulasi kekecewaan mendalam atas ketimpangan struktural yang terus menerpa daerah-daerah penyumbang devisa terbesar bagi negara.

Pada asumsi 125.000 BOPD, minyak mentah yang diproduksi Riau nilainya mendekati Rp49 triliun per tahun. Namun, angka ini belum memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Riau.

Mirisnya, pemerintah daerah di Riau masih harus berjuang menghadapi keterbatasan ruang fiskal demi pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan, memperbaiki fasilitas kesehatan, serta memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Menurut Asri, persoalan ini bukan semata-mata mengenai besaran pajak yang dipungut, melainkan juga menyangkut bagaimana pemerintah pusat mewujudkan kesejahteraan masyarakat setempat yang adil dari hasil pengelolaan sumber daya alam.

"Jangan sampai rakyat Riau hanya dijadikan tempat mengambil kekayaan, tempat memungut pajak, tempat mengeruk minyak dan hasil perkebunan, tetapi ketika berbicara tentang kesejahteraan, rakyatnya justru harus mengemis perhatian kepada Jakarta. Ini persoalan keadilan, bukan sekadar persoalan anggaran," katanya.

Menurutnya, Hari Pahlawan juga harus menjadi momentum untuk mengingat kembali pengorbanan rakyat Riau dalam mempertahankan kemerdekaan RI.
Meski begitu, pejuang Riau tidak pernah mengharapkan kekayaan usai turut membantu memerdekaan negeri ini.

Sayangnya, kata Asri, cita-cita untuk memberikan kemerdekaan secara utuh belum sepenuhnya dirasakan masyarakat Riau yang menjadi satu dari sejumlah daerah penghasil sumber daya alam.

Ia tak ingin pengorbanan para pahlawan Riau hanya dikenang dalam seremoni tanpa memberikan keadilan bagi rakyatnya yang dahulu ikut mempertahankan republik ini.

"Sekarang, apakah setelah republik berdiri, rakyat Riau harus terus menjadi korban kebijakan yang tidak berpihak kepada daerah penghasil?" ungkapnya.

Asri menegaskan, perjuangan hari ini harus dimaknai sebagai perjuangan konstitusional untuk memperoleh keadilan, memperjuangkan hak daerah, dan memastikan kekayaan alam benar-benar memberikan kemakmuran bagi rakyat.

Ia pun mengimbau masyarakat di Sumatera untuk bersama membangun solidaritas dan menyuarakan tuntutan keadilan pembangunan. Karena daerah-daerah penghasil kekayaan alam di Sumatera juga perlu memperjuangkan hubungan keuangan pusat dan daerah yang lebih adil.