Kantor Polda Riau (DEFRI CANDRA/RIAUONLINE.CO.ID)
RIAU ONLINE, PEKANBARU – Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau masih melengkapi berkas perkara dugaan tindak pidana lingkungan hidup yang menjerat korporasi PT Musim Mas.
Berkas perkara itu dikembalikan jaksa peneliti Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau karena masih terdapat sejumlah petunjuk yang harus dipenuhi penyidik.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Ade Kuncoro, membenarkan pengembalian berkas perkara tersebut. Menurutnya, penyidik saat ini masih berupaya melengkapi kekurangan sesuai petunjuk jaksa.
“Iya benar masih dikembalikan. Saat ini penyidik masih melengkapi sesuai permintaan jaksa,” ujar Ade, Selasa, 10 November 2026.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, berkas perkara tersebut telah dikembalikan jaksa sebanyak 10 kali. Kondisi ini membuat penyidik harus kembali memenuhi sejumlah petunjuk sebelum perkara dinyatakan lengkap atau P-21.
Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Riau, Zikrullah, mengatakan masih ada sejumlah hal dalam berita acara koordinasi yang perlu didalami oleh penyidik Polda Riau.
“Ada beberapa petunjuk dalam BA koordinasi yang perlu pendalaman oleh penyidik, sehingga hari Senin berkas perkara sudah kita kembalikan lagi ke penyidik Polda,” ungkap Zikrullah.
Baca Juga
Perkara ini berkaitan dengan dugaan aktivitas perkebunan kelapa sawit milik PT Musim Mas di kawasan sempadan Sungai Air Hitam, anak Sungai Nilo, Estate IV Divisi F, Desa Air Hitam, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan.
Berdasarkan hasil penyidikan, kawasan sempadan sungai tersebut diduga telah dibuka dan ditanami kelapa sawit sejak 1997 hingga 1998. Tanaman tersebut kemudian mulai menghasilkan pada 2002.
Aktivitas perkebunan di kawasan itu diduga berlangsung selama sekitar 22 tahun dan memberikan keuntungan ekonomi bagi perusahaan.
Penyidik menduga kegiatan tersebut dilakukan tanpa izin pemanfaatan dari Balai Wilayah Sungai Sumatera III. Selain itu, aktivitas perkebunan tersebut diduga tidak sesuai dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam proses penyidikan, polisi telah meminta keterangan sejumlah ahli, mulai dari ahli lingkungan hidup, sumber daya air, pengukuhan kawasan hutan, kerusakan tanah, hukum pidana lingkungan hingga hukum korporasi.
Penyidik juga menyita sejumlah dokumen perusahaan, peta kawasan, dokumen AMDAL, serta hasil uji laboratorium yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Dari hasil penyidikan, dugaan kerugian ekologis akibat aktivitas perkebunan tersebut mencapai Rp187.863.860.800 atau sekitar Rp187,8 miliar.
Atas perkara ini, PT Musim Mas disangkakan melanggar Pasal 98 ayat (1) juncto Pasal 99 ayat (1) juncto Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terkait pertanggungjawaban pidana korporasi.
Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar.
Jika berkas telah dinyatakan lengkap, proses hukum akan berlanjut ke tahap II, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum untuk proses penuntutan.
