Macet antrean solar di Kota Pekanbaru (HERIANTO WIBOWO/RIAU ONLINE)
RIAU ONLINE, PEKANBARU — Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di Provinsi Riau yang memicu antrean panjang kendaraan di berbagai SPBU terus memantik perhatian publik. Menanggapi situasi tersebut, Sekretaris DPW Partai NasDem Riau sekaligus mantan Bupati Indragiri Hulu (Inhu), Yopi Arianto, mengusulkan agar Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan tokoh masyarakat (Tomas) segera duduk bersama untuk merumuskan solusi konkret.
Hal itu disampaikan Yopi saat bersilaturahmi dengan jajaran pengurus Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Riau di Pekanbaru, Sabtu, 26 September 2026. Menurutnya, langkah kolaboratif jauh lebih efektif ketimbang saling menyalahkan dalam mengatasi krisis distribusi BBM bersubsidi ini.
“Tokoh-tokoh masyarakat bersama Forkopimda perlu duduk bersama membahas persoalan ini. Kita cari apa masalahnya dan bagaimana solusinya,” ujar Yopi.
Menurutnya, ketersediaan solar menyangkut kepentingan masyarakat luas, sehingga membutuhkan komunikasi dan koordinasi antarpemangku kepentingan, bukan hanya melihat persoalan dari satu sisi untuk menyelesaikannya.
Ia juga menyoroti kejanggalan di lapangan karena kelangkaan berulang hanya terjadi pada jenis solar, sementara passokan BBM lain seperti Pertalite dan Pertamax cenderung stabil. Kondisi ini memperkuat dugaannya akan adanya penyimpangan dalam rantai distribusi.
“Saya curiga pasti ada yang bermain pada solar sehingga mengakibatkan antrean panjang kendaraan di SPBU,” tandas Yopi.
Baca Juga
Sorotan terhadap tata kelola solar bersubsidi di Riau sebelumnya juga disuarakan mantan Gubernur Riau, Edy Afrizal Natar Nasution. Usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Riau bersama Pertamina dan instansi terkait, Rabu, 23 September 2026.
Edy saat itu mendesak pembentukan Satuan Tugas (Satgas) khusus guna memberantas dugaan "mafia solar" yang memanfaatkan disparitas harga pasar.
Edy bahkan meminta tindakan tegas dari aparat terkait. Ia menegaskan bahwa Kapolda Riau maupun Pangdam sebaiknya dipindahkan dari Riau, jika tidak mampu menyelesaikan persoalan tersebut.
“Kalau tidak bisa, ya Kapolda suruh pindah dari Riau. Kalau enggak bisa, Pangdam suruh pindah dari Riau. Mereka ditunjuk untuk bisa menyelesaikan tugas, kalau ga bisa pindah saja, tidak ada gunanya di sini,” tegas Edy.
Berbeda dengan nada tegas Edy yang sempat menyentil evaluasi kinerja aparat penegak hukum, Yopi memilih fokus pada pola pendekatan diplomatis melalui ruang dialog terbuka. Menurut Yopi, penyelesaian masalah hajat hidup orang banyak membutuhkan sinergi antar-lembaga, mulai dari pengawasan distribusi hingga penindakan hukum di lapangan.
“Ini kepentingan masyarakat. Karena itu harus dicari jalan keluarnya bersama-sama,” ujar Yopi.
Pertemuan antara Yopi Arianto dan pengurus JMSI Riau yang dipimpin Ketua JMSI Riau, Dheni Kurnia tersebut berlangsung hangat. Dheni menegaskan bahwa organisasi pers memiliki tanggung jawab moral untuk memfasilitasi ruang dialog publik dan memperkaya perspektif atas isu-isu strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat daerah.
