RIAU ONLINE, PEKANBARU - Ketua Komisi III DPRD Riau Edi Basri mengatakan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau pada 2026, baru mencapai 51,1 persen. Padahal, tahun 2026 sudah berjalan hampir genap 8 bulan.
Hal ini ia sampaikan usai pertemuan bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau untuk membahas dan mengevaluasi realisasi pendapatan daerah, di Komisi III DPRD Riau, Kamis 13 Agustus 2026.
"Realisasi PAD kita baru di angka 51,1 persen dari target APBD 2026 yang ditetapkan Rp8,2 triliun, padahal waktu yang tersisa tinggal 5 bulan lagi. Seharusnya di Agustus, realisasi sudah berkisar 60 persen," ujarnya.
Meskipun demikian, menurutnya Pemprov Riau masih bisa menggali potensi pendapatan dari sejumlah sektor. Seperti dari sektor BUMD dan pajak-pajak yang belum dioptimalkan.
"Misalnya setoran Riau Petroleum itu targetnya Rp500 miliar tapi baru disetor Rp38 miliar. Kemudian SPR yang setorannya naik menjadi Rp20 miliar. Ada juga pajak kendaraan dan bahan bakar dan pajak lainnya," jelasnya.
Dengan masih banyaknya pendapatan yang potensial, Edi Basri mengatakan pihaknya optimis target PAD dapat dicapai.
Evaluasi realisasi pendapatan daerah ini merupakan langkah awal sebelum pembahasan APBD Perubahan 2026 dan KUAPPAS APBD 2027.

