Bupati Meranti Marah: Orang Keuangan Isinya Iblis atau Setan?

Muhammad-Adil4.jpg
(Tangkapan layar YouTube Riauoline)

RIAU ONLINE, PEKANBARU-Bupati Meranti Muhammad Adil kritisi kembali masalah Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang menurutnya tidak transparan.

Di hadapan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Lucky Alfirman dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesian pada Kamis, 8 Desember lalu, Adil mengatakan jika di Meranti kondisi penghasilan minyaknya semakin bertambah, bahan capai hampir delapan ribu barel perhari.

 

Namun DBH yang didapatkan kabupaten Meranti tidak sesuai dengan yang lifting minyak yang dihasilkan. 

 

"Tahun ini kami menerima cuma 115 miliar naiknya cuma 700 juta saja. liftingnya naik asumsinya 100 barrel per dollar kok naiknya cuma 700 juta ? 

 

Dana DBH 115 miliar itu kata Adil merupakan perhitungan 60 dolar per barel dalam perencanaan pembahasan APBD. Sedangkan pada pembahasan APBD 2023 ada nota pidato Pak Presiden pada Agustus, untuk 1 barel 100 dolar. 

 

 

"Dan kemarin waktu lewat zoom dengan kementerian keuangan tidak bisa menyampaikan dengan terang," ujar Adil.


 

Melalui berbagai upaya Kemenkeu menawarkan pertemuan daring padahal kata Adil dirinya inginkan audiensi langsung. 

 

"Didesak-desak barulah menyampaikan dengan terang bahwa 100 dolar. Sampai ke Bandung saya kejar itu kementerian keuangan juga tidak dihadiri oleh yang berkompeten. Sampai waktu itu saya ngomong ini orang keuangan isinya iblis atau setan?," sesal Adil. 

 

Jadi kata Adil, terkait DBH Migas ini ada tiga asumsi yang dipakai sehingga itu membuat binggung. Lantas ia pertegas kembali bagaimana asumsi yg dipakai dalam penyusunan APBD 2023, ada yang 60 dolar, 80 dolar dan sesuai kata Jokowi 100 dolar per barelnya. 

 

 

Menurut Adil persoalan DBH Migas ini harus jelas, sebab di Meranti penghasilan minyaknya akan besar sekali. Terbaru di tahun 2023 ada 13 umur dibor dengan 19 sumur tambahnya dengan target menghasilkan 9.000 barel perhari.

 

 

"Jadi kalau seandainya kami ini naik penghasilan yang besar dianggap penurunan, saya mengharapkan bapak keluarkan surat untuk penghentian pengeboran minyak di Meranti, jangan diambil lagi minyak di Meranti itu nggak papa, kami juga masih bisa makan daripada uang kami dihisap sama pusat," tukasnya