Foto udara kerusakan rumah warga pasca diterjang banjir bandang di Desa Kota Lintang, Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Rabu, 3 Desember 2025. (ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/nz)
Kamis, 8 Januari 2026 19:54 WIB
Editor: Anggun Rosita Alifah
RIAU ONLINE, BANDA ACEH - Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem Kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh mulai 9 Januari hingga 22 Januari 2026.
Hal ini disampaikan Mualem dalam rapat perpanjangan ketiga status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh di ruang rapat Posko Tanggap Darurat Bencana Aceh, di kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis, 8 Januari 2026.
"Saya selaku Gubernur Aceh menetapkan perpanjangan ketiga status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh selama 14 hari ke depan, terhitung mulai 9 hingga 22 Januari 2026," kata Mualem, dikutip dari ANTARA.
Mualem menuturkan bahwa perpanjangan status ini berdasarkan hasil koordinasi dengan pemerintah pusat serta Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tanggal 7 Januari 2026 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Aceh.
Baca Juga
"Perpanjangan ini, atas pertimbangan kondisi penanggulangan bencana dan sebaran korban terdampak, serta memperhatikan fakta di lapangan bahwa masih terdapat wilayah yang terisolasi, keterbatasan produksi logistik di kabupaten/kota terdampak, dan perlunya percepatan layanan publik serta administrasi pemerintahan," ungkap Mualem.
Menurutnya, perpanjangan status ini untuk memastikan pembersihan lingkungan, distribusi bantuan logistik, layanan kesehatan, serta perbaikan akses masyarakat dapat dilakukan secara lebih cepat, merata, dan terkoordinasi, termasuk menjangkau gampong-gampong terdampak yang sulit diakses.
Mualem juga mengajak seluruh SKPA, pemerintah kabupaten/kota, TNI/Polri, relawan, dunia usaha, dan masyarakat untuk terus bekerja bersama mempercepat pemulihan Aceh agar sekolah, pemukiman, fasilitas publik, serta perekonomian warga dapat segera pulih dan aktivitas masyarakat kembali normal.
"Saya juga menginstruksikan agar pemulihan jalan dan jembatan di wilayah terdampak segera dilaksanakan, sehingga konektivitas masyarakat dapat kembali normal," ujarnya.
Mualem meminta kepada seluruh kepala daerah di Aceh untuk menyusun dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), paling lambat pada minggu ketiga Januari 2026, sebagai dasar pelaksanaan pemulihan dan pembangunan kembali Aceh secara lebih baik dan berketahanan.
"Kepada seluruh masyarakat Aceh yang terdampak, kami menyampaikan empati dan dukungan penuh. Pemerintah akan terus hadir, bekerja, dan memastikan proses pemulihan berjalan sebaik-baiknya," kata Mualem. (ANTARA)
