Tim Tapak Riau (kiri-kanan) Emi Afrijon, Hero Susanto, Mirwansyah dan Suroto. (Defri Candra/Riau Online)
RIAU ONLINE, BENGKALIS - Dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi di wilayah Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, menjadi sorotan Tim Advokat Pejuang Keadilan (TAPAK RIAU).
Tak hanya menyoroti dugaan penyalahgunaan barcode Solar bersubsidi dan penggunaan nomor polisi kendaraan yang tidak sesuai, TAPAK RIAU juga mendesak kepolisian mengusut tuntas dugaan adanya pihak yang membekingi aktivitas tersebut, termasuk kemungkinan keterlibatan oknum aparat.
Lewat Mirwansyah, TAPAK RIAU, meminta Kapolda Riau, Irjen Pol Arman Achdiat, Kapolres Bengkalis, AKBP Eko Ribiyanto dan Kapolsek Mandau, I Made Pasek memberikan perhatian serius terhadap laporan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi yang saat ini ditangani Polsek Mandau.
Perkara tersebut tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/473/XI/2026/SPKT/POLSEK MANDAU/POLRES BENGKALIS/POLDA RIAU.
Dalam laporan itu, terdapat dugaan penggunaan barcode Solar milik orang lain serta penggunaan nomor polisi kendaraan yang tidak sesuai dengan identitas kendaraan sebenarnya tanpa izin pemilik.
Berdasarkan informasi dan keterangan yang diterima Mirwansyah di lapangan, dugaan penyalahgunaan barcode tersebut disebut telah berlangsung selama kurang lebih tiga bulan.
Akibatnya, pemilik barcode justru tidak dapat menggunakan hak akses pembelian Solar bersubsidi karena identitas kendaraannya diduga telah digunakan pihak lain.
Selain itu, muncul dugaan penggunaan sejumlah barcode berbeda dan nomor polisi kendaraan yang tidak sesuai. Kondisi ini dinilai perlu ditelusuri lebih jauh melalui pemeriksaan riwayat transaksi, identitas kendaraan, hingga rekaman kamera pengawas atau CCTV di SPBU.
Persoalan yang menjadi perhatian Mirwansyah dan Tim bukan hanya dugaan penyalahgunaan barcode, tetapi juga informasi mengenai kemungkinan adanya pihak yang membekingi atau melindungi aktivitas penyalahgunaan Solar bersubsidi tersebut.
Mirwansyah meminta kepolisian tidak mengabaikan informasi tersebut. Dugaan keterlibatan oknum aparat maupun pihak lain harus ditelusuri secara objektif agar tidak muncul kesan adanya kelompok tertentu yang kebal hukum.
Baca Juga
"Kami meminta dugaan adanya pihak yang membekingi atau melindungi aktivitas penyalahgunaan Solar bersubsidi ini diusut secara serius".
"Jangan sampai muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa ada pihak tertentu yang kebal hukum atau mendapatkan perlindungan sehingga proses penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya," ujar Marwansyah, Sabtu, 14 November 2026.
Mirwansyah menegaskan, apabila ditemukan indikasi dan bukti keterlibatan oknum aparat, pemeriksaan harus dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan penegakan hukum sesuai kewenangan masing-masing institusi.
"Siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Tidak boleh ada perlakuan istimewa dan tidak boleh ada intervensi yang menghambat proses penyidikan," tegasnya.
Mirwansyah juga mempertanyakan perkembangan penanganan laporan tersebut. Pasalnya, berdasarkan informasi yang diterima tim advokat, barang bukti perkara disebut telah diamankan, namun pihak yang dilaporkan dikabarkan sudah dibebaskan.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kelanjutan proses hukum, alasan pembebasan, serta sejauh mana langkah penyidikan telah dilakukan oleh aparat kepolisian.
Menurut Mirwansyah, pengamanan barang bukti semestinya diikuti dengan proses penyidikan yang transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Mirwansyah meminta penyidik mengembangkan seluruh alat bukti, memeriksa pihak-pihak terkait, serta mengambil tindakan hukum apabila unsur pidana dan persyaratan hukum telah terpenuhi.
"Kami menegaskan bahwa pengamanan barang bukti tidak boleh menjadi akhir dari penanganan perkara. Harus ada kejelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab, bagaimana modus penyalahgunaannya, dan apakah ada pihak lain yang turut terlibat," ungkapnya.
Selain mendesak pengusutan dugaan bekingan, Mirwansyah meminta penyidik mendalami kemungkinan penerapan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Ketentuan tersebut mengatur sanksi pidana terhadap penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi maupun BBM yang penyediaan serta pendistribusiannya diberikan penugasan oleh pemerintah.
Penyidik diminta mengungkap apakah penggunaan barcode yang diduga bukan haknya berkaitan dengan praktik penyimpangan distribusi, pengangkutan, atau niaga Solar bersubsidi.
Tidak hanya itu, dugaan penggunaan dokumen kendaraan yang tidak sah juga perlu diperiksa apabila ditemukan bukti yang memenuhi unsur tindak pidana.
Mirwansyah menilai penyalahgunaan Solar bersubsidi bukan persoalan sepele. Praktik tersebut berpotensi merugikan masyarakat dan negara karena subsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat berhak justru berpotensi dialihkan kepada pihak yang tidak berhak.
Untuk memastikan penanganan perkara berjalan maksimal, Mirwansyah meminta Kapolda Riau memberikan atensi dan melakukan pengawasan terhadap proses penyidikan di Polsek Mandau.
"Kami tidak meminta aparat bertindak di luar hukum. Kami hanya meminta hukum dijalankan secara tegas, adil, transparan, dan tanpa pandang bulu. Masyarakat berhak mendapatkan kepastian bahwa setiap laporan ditangani secara profesional," pungkasnya.
