(Humas DPRD Riau)
RIAU ONLINE, PEKANBARU-Komisi I DPRD Riau menerima aduan Forum Masyarakat Peduli Pulau Bayur yang mengadukan aktivitas tambang oleh PT. FKIE yang mulai menggarap lahan kebun sawit dan karet.
Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, menyampaikan pihaknya terlebih dahulu mendalami dulu karena ini tak bisa diselesaikan oleh Komisi I sendiri.
“Harus melibatkan lintas komisi. Jadi pertemuan perdana ini kami menginventarisir dan mengumpulkan data yang mendukung terkait penolakan penambangan batu bara ini,” katanya, Senin, 26 Juni 2023.
Berdasarkan penuturan warga Pulau Bayur, wilayah tersebut diperuntukkan untuk perkebunan kering, namun tiba-tiba ada izin tambang. Hal itulah, menurut Eddy, menjadi janggal.
“Jadi kami minta data lengkap dan komprehensif. Nanti untuk menindaklanjutinya kami adakan rapat lintas komisi karena itu berkaitan dengan Komisi IV terkait SDM dan Komisi III soal perizinan, juga pemerintahannya. Nanti kami minta langsung diadakan rapat oleh pimpinan DPRD Riau,” terang Eddy.
Politikus Demokrat itu menuturkan, mengenai kelanjutan rapat itu tergantung data warga Pulau Bayur. Pihaknya, kata dia, hanya bisa menunggu.
“Supaya kami juga bisa menguraikan persoalan dengan lengkap untuk disampaikan ke pimpinan,” terangnya.
Ia mengaku, pihaknya juga akan memanggil perusahan guna menanyakan persoalan ini. Dikatakannya, perusahaan besar juga memiliki kalangan besar pula di belakangnya sehingga diperlukan data.
“Perusahaan itukan dapat izin melalui IUP pada 2014. Jadi 2014 muncul namun vakum, tapi 2022 ada aktivitas yang menyerobot lahan masyarakat dengan izin lama ini,” terang Eddy.
Terakhir, Eddy meminta masyarakat bersabar dan tak melakukan tindakan rusuh. “Jaga kondusifitas karena ini masih dalam proses,” pungkasnya.
Baca Juga
Diketahui, Forum Masyarakat Peduli Pulau Bayur mengadukan aktivitas tambang oleh PT. FKIE yang mulai menggarap lahan kebun sawit dan karet warga setempat ke DPRD Riau.
“Kebun itu sumber pencarian kami, itu lahan produktif. Kalau itu ditambang bagaimana nasib anak cucu kami? Luas tanah yang mau ditambang itu sekitar 23 hektar itu sudah digarap lahannya oleh perusahaan,” kata salah satu warga Desa Pulau Bayur, Darlismar, usai rapat dengan Komisi I DPRD Riau, Senin, 26 Juni 2023.
Ia menyampaikan, PT. FKIE dan sub kontraktornya PT. LDE sudah mulai berkegiatan di lahan warga. “Mereka sedanag pembersihan lahan jadi sawit dan karet kami itu ditumbang semua.
Sebab itu, Darlismar meminta kami Komisi I DPRD Riau segera berkoordinasi dengan komisi lainnya bahkan dinas terkait untuk menangani permasalahan itu.
“Kami minta bagaimana kebun karet dan sawit tidak ditambang, karena ini satu-satunya sumber mata pencaharian kami,” kata dia.(Adv DPRD Provinsi Riau)
