Dampak Abrasi di Desa Simpang Ayam, Pulau Bengkalis Terancam Hanyut

RIAU ONLINE, BENGKALIS-Diduga dampak pemberian izin HGU kebun kelapa oleh pemerintah di pulau Bengkalis mengakibatkan erupsi dan abrasi. Bahkan dalam dua tahun terakhir sudah terjadi erupsi dan abrasi di tiga titik di pulau Bengkalis yang menghadap selat Malaka.

 

Titik pertama terjadi pertengahan November 2022 lalu di Desa Muntai dan Muntai Barat. Titik kedua terjadi di Dusun Parit Tiung Desa Jangkang terjadi Desember 2021 lalu.

 

Sedangkan titik ketiga terjadi untuk yang kesekian kalinya di Desa Simpang Ayam, Kecamatan Bengkalis. Terakhir longsor dibarengi dengan abrasi terjadi, Sabtu 10 Desember 2022.

 a

Di mana dua desa yakni Jangkang dan Simpang Ayam berdampingan langsung dengan kawasan HGU PT Meskom Agro Sarimas (MAS). Sepanjang garis pantai di pulau bengkalis, khususnya yang menghadap langsung selat Malaka, kondisi abrasi sangat mengkhawatirkan.

 

Sedangkan abrasi dan longsor di dua desa tepatnya di belakang lahan perkebunan dan pertanian merupakan hamparan luas kebun kelapa sawit perusahaan yang ditambah dengan kebon pola KKPA PT MAS yang bekerja sama dengan 9 desa yang ada di dua kecamatan tersebut.

 

"Ya, longsor dan abrasi kali ini sangat mengerikan. Tanah gambut terbelah-belah seperti terjadi gempa bumi," ucap Nazori, salah seorang tokoh masyarakat Desa Simpang Ayam, Rabu 14 Desember 2022.

 

Ia mengatakan, ini ibarat erupsi dari dasar gambut dan goncangan melalui hempasan ombak laut menjadikan longsor di mana-mana. Tanah menjadi retak dan terbelah-belah.

 

Tidak hanya tanah yang terbelah, namun lahan perkebunan masyarakat berupa pohon kelapa dan lainya rusak. Tentu ini sangat memilukan masyarakat yang mengantungkan sumber pencariannya dari berkebun dan bertani.

 

"Kami khawatir daratan pulau Bengkalis ini akan hanyut ke laut, karena erupsi dasar gambut dan abrasi akibat gelombang selat Malaka. Ini juga diperparah oleh curah hujan yang sangat tinggi membuat endapan air di bawah gambut semakin dalam," ucapnya.

 

Sementara itu, Kepala Desa Simpang Ayam Mujiono juga menjelaskan, bahwa penyebab terjadinya longsor diduga akibat kanal-kanal HGU PT MAS  yang dibangun perusahan sawit yang beroprasi di desanya tidak berfungsi dengan baik.

 

Mujiono menyebutkan, lahan masyarakat yang terkena longsor merupakan lahan gambut dengan kedalaman diperkirakan mencapai  4 hingga 7 meter.

 

Sementara kanal- kanal yang dibangun perusahan tidak menembus ke laut sebelah utara ketika banjir terjadi kanal-kanal tidak mampun menahan tekanan air, sedangkan lahan gambut tanahnya sangat labil. Apa lagi di pulau Bengkalis sebelah utara adalah pulau endapan ditambah hantaman ombak selat Malaka yang kuat membuat bibir pantai runtuh.

 

Kepala Desa Simpang Ayam bersama masyarkat berharap Pemerintah Pusat melalui arahan Presiden RI untuk bisa mengarahkan kepada jajaran kementerian, maupun instansi terkait membentuk tim terpadu untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang terjadi serta penangannya lebih lanjut.

 

"Sehingga pulau Bengkalis yang merupakan pulau terluar berbatasan langsung dengan Negara Malaysia tersebut tidak secara perlahan musnah menjadi lautan dan pada akhirnya pulau Bengkalis tenggelam,," ujar Mujiono.

 

Ia mengharapkan, persoalan penyebab terjadinya longsor masih berstatus dugaan akibat keberadaan sejumlah kanal- kanal milik perusahan atau akibat faktor lainnya dapat terungkap dan ditindak lanjuti sebagimana mestinya

 

"Jika itu adalah diakibatkan oleh keberadaan kanal- kanal perusahan  yang dibangun di lahan gambut yang sangat label di desanya itu, maka mereka minta bisa ditindak secara hukum," harapnya.

 

Sementara itu, Direktur Operasional PT MAS, Irawan dengan tegas membantah longsor dan abrasi disebabkan keberadaan perusahaanya. Dirinya  berkilah itu tidak benar, karena menurutnya kanal- kanal mereka ada aliran pembuangan air ke bagian barat. 

 

Bahkan Irawan mengatakan, penyebabnya semata-mata oleh abrasi pantai akibat ombak selat Malaka yang cukup kuat yang menerjang bibit pantai.

 

Ia juga menanggapi usulan, agar terbentuk tim dari berbagai lembaga maupun instansi pemerintah provinsi dan pusat, agar dapat mengidentifikasi pokok persoalannya,  sehingga terjadinya longsor yang menggerus bagian wilayah terdepan Indonesia yang termasuk dalam areal pengelolaan PT MAS pihaknya sepakat agar penyebab terjadi longsor bisa jelas.

 

“Ya , kita setuju jika tim dibentuk agar jelas penyebab longsornya,” ujar Irawan.

 

Sementara itu, penggiat lingkungan di Bengkalis, Solihin juga mendorong agar tim yang diusul pihak Desa Simpang Ayam bisa mengungkap secara tuntas dan transparan hal- hal yang berkaitan dengan keberadaan PT MAS mulai dari awal persoalan perolehan lahan, mengenai pendanaan pengolahan lahan dengan masyarakat yang tergabung dalam Koperasi Miskom Sejati maupun keseluruhan lahan yang ada.

 

Karena menurut Solihin, berdasarkan Kepres No 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung, bahwa kriteria kawasan lindung salah satunya adalah ketebalan gambut yang melebihi dari 3 meter tidak bisa diberikan hak izin. Sedangkan di tempat kejadian longsor diperkirakan kedalaman gambutnya mencapai kurang lebih 4 hingga 7 meter.

 

”Nah ini kan yang perlu digali akar persoalannya, upaya jelas dan tuntas apa penyebab erosi dan abrasi bisa diungkap," ujar Solihin yang juga aktivis lingkungan.

 

Terhadap kondisi itu, Dandim 0303/Bengkalis, Letkol inf. Endik Yunia sudah memerintahkan belasan anggotanya yang dipimpin langsung oleh Kasdim, Mayor Arh Sudiyono turun  ke Desa Simpang Ayam Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis memantau secara langsung kondisi ribuan hektare lahan perkebunan dan pertanian masyarakat serta lahan sawit PT MAS yang longsor. 

 

"Ya, kami sudah siagakan anggota di lapangan untuk memonitor rumah masyarakat yang terkena dampak banjir dan longsor," ujar Kasdim, Mayor Arh Sudiyono.

 

Sedangkan kejadian yang mengakibatkan ratusan hektar lahan perkebunan serta pertanian amblas terjadi di sebelah utara pulau Bengkalis, berhadapan langsung dengan selat Malaka batas wilayah Kedaulatan Indonesia dengan Negara Malaysia.

 

Kodim 0303/Bengkalis juga sudah mendirikan posko pemantau serta pengaduan masyarakat yang ditempati oleh belasan personel TNI, termasuk tenaga medis yang siap siaga membantu masyarakat terkena dampak longsor maupun banjir.

 

Sudiyono  yang sudah berada di lokasi longsor dan abrasi juga menunggu kedatangan Kepala BPBD Kabupaten Bengkalis bersama dengan Kepala Dinas PUPR yang di wakili Kabid SDA Ir Sugeng Santoso.

 

Ia mengatakan, bahwa kesiapsiagaan belasan personel Kodim Bengkalis dari sejak terjadinya longsor maupun banjir, bertujuan untuk membantu masyarakat yang terkena musibah. Sehingga apabila masyarakat membutuhkan pertolongan anggotanya sudah stanby di lapangan.

 

Sementara itu,  Kabid SDA PUPR Bengkalis Ir Sugeng juga mengatakan, untuk mengantisipasi bencana yang terjadi baik untuk membangun batu pemecah ombak untuk menghindari dari tekanan gelombang selat Melaka, mengingat pulau Bengkalis sebelah utara merupakan wilayah perbatasan Negara, segala sesuatunya adalah ke wewenangan Pemerintah Pusat.

 

Sementara kewenangan Pemerintah Daerah kata Sugeng, tidak ada atau terbatas. Namun pihaknya berjanji akan sesegera mungkin menindak lanjuti ke Pemerintah Pusat untuk bisa mengatasi persoalan abrasi ini.

 

Sementara itu, Kapolres Bengkalis AKBP Indra Wijatmiko bersama Kabag Ops Polres Bengkalis, Kapolsek Bengkalis dan Personel Kodim 0303 Bengkalis juga melakukan pengecekkan tanah longsor di Desa Simpang Ayam Kabupaten Bengkalis.

 

 

"Di mana luas tanah yang mengalami longsor seluas 25 hektare, dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa ataupun rumah warga yang mengalami kerusakan," ujar Kapolres

 

Menurut Kapolres, pergeseran tanah ini pernah terjadi sebelumnya, pada tahun 2021 di bulan yang sama yaitu bulan Desember 2021. Dengan rincian kebun karet sekitar 1 hektare, kebun pertanian sekitar 2 hektare dan perkebunan sawit PT MAS kurang lebih 20 hektare.

 

Kapolres mengaku, sudah berkordinasi dengan Pemerintah Daerah, serta Bupati Bengkalis dalam penanggulangan bencana tersebut. Ia juga berkoordinasi dengan Kepala Desa dan Kapolsek serta Danramil untuk melakukan normalisasi kanal di sekitaran terjadinya pergeseran tanah.