RIAU ONLINE, JAKARTA - Pimpinan MPR RI bersama pimpinan fraksi-fraksi dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar rapat gabungan untuk membahas usulan pengunduran tanggal definitif Sidang Paripurna MPR RI pemilihan dan pelantikan wakil presiden baru pada Senin, 16 November 2026.
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengungkapkan, rapat paripurna sebelumnya disepakati MPR pada 2 Desember 2026. Namun, muncul usulan agar rapat paripurna diundur menjadi 9 Desember 2026.
“Jadi hari ini kita akan melaksanakan rapat gabungan dari pimpinan MPR bersama pimpinan fraksi-fraksi yang di MPR, termasuk juga dari DPD, jam 15:30. Tujuan dan agendanya adalah untuk membahas tanggal pelaksanaan definitif dari Sidang Paripurna,” kata Eddy, dikutip dari Kumparan.
Selain membahas jadwal Sidang Paripurna, rapat tersebut akan membicarakan rencana kerja dua tim yang dibentuk berdasarkan keputusan rapat gabungan sebelumnya, yakni tim verifikasi dan tim ad hoc.
Eddy mengatakan, kedua tim tersebut akan diisi oleh 36 nama yang diajukan masing-masing fraksi. Pembagian kuota perwakilan setiap fraksi telah dialokasikan dan diharapkan dapat diserahkan dalam rapat hari ini.
“Jadi kita telah menetapkan di dalam rapat gabungan sebelumnya ada 36 nama yang nanti akan diisi oleh masing-masing fraksi, baik itu di tim verifikasi maupun di tim ad hoc. Hari ini mudah-mudahan bisa kita terima segera nama-nama tersebut, tetapi sudah dialokasikan setiap fraksi akan mengajukan berapa nama," ujarnya.
Meski demikian, Eddy menyebut ketua dari masing-masing tim belum ditetapkan. Penentuan ketua akan dibahas dalam rapat gabungan tersebut. Adapun mekanisme dan persyaratan yang perlu diverifikasi nantinya akan dijelaskan oleh tim verifikasi.
“Nanti tim verifikasi lah yang nanti akan memberikan persyaratannya dan apa yang harus kita verifikasi,” tutupnya.
Hingga berita ini dirilis, rapat tersebut masih berlangsung secara tertutup.

