KAMMI Riau Minta Prabowo Evaluasi Pencabutan Izin PT RAPP

Ketua-KAMMI-Riau-Febriansyah6.jpg
Ketua KAMMI Riau, Febriansyah (Istimewa)

RIAU ONLINE, PEKANBARU – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Riau meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi kebijakan pencabutan izin konsesi kehutanan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Riau.

Evaluasi dinilai perlu dilakukan dengan mempertimbangkan dampak kebijakan tersebut terhadap perekonomian daerah dan kehidupan masyarakat.

Ketua KAMMI Riau, Febriansyah, menilai pencabutan izin konsesi berpotensi menimbulkan efek domino terhadap tenaga kerja, pelaku usaha lokal, hingga keluarga yang selama ini menggantungkan penghidupan pada aktivitas ekonomi perusahaan.

Menurutnya, data yang disampaikan perusahaan menyebutkan sekitar 170.000 lapangan pekerjaan di Riau berkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan tersebut.

“Persoalan ini bukan semata-mata soal perusahaan, tetapi menyangkut ekonomi Riau dan nasib masyarakat. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru menimbulkan persoalan pengangguran, melemahkan ekonomi daerah, bahkan mengancam keberlangsungan pendidikan anak-anak akibat hilangnya pendapatan keluarga,” tegas Febriansyah, Sabtu 21 November 2026.


Ia menegaskan, KAMMI Riau tetap mendukung perlindungan lingkungan dan penegakan hukum. Namun, pemerintah juga harus memperhitungkan dampak sosial-ekonomi yang muncul serta menyiapkan solusi konkret bagi masyarakat yang berpotensi terdampak.

Febriansyah meminta Presiden Prabowo memastikan setiap kebijakan strategis di sektor kehutanan tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat, terutama yang berkaitan dengan keberlangsungan lapangan kerja dan kesejahteraan keluarga.

“Jangan sampai masyarakat menjadi korban dari kebijakan yang tidak disertai perhitungan dampak dan solusi yang jelas. Hutan harus dijaga, tetapi ekonomi masyarakat, lapangan pekerjaan, dan masa depan generasi Riau juga harus menjadi perhatian serius negara,” ujarnya.

KAMMI Riau juga menilai upaya menjaga kelestarian hutan dan mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum hingga korporasi.

Febriansyah menyebut kerja sama berbagai pihak selama ini turut berkontribusi dalam menjaga minimnya kejadian karhutla di Riau sepanjang 2026.

Ia menegaskan, KAMMI mendukung reforma agraria dan upaya perbaikan tata kelola kehutanan. Namun, pelaksanaannya perlu dilakukan secara bertahap, terukur, serta mempertimbangkan stabilitas ekonomi daerah dan kondisi masyarakat.

“Reforma agraria harus tetap didukung, tetapi pelaksanaannya perlu mempertimbangkan kondisi di lapangan, termasuk kestabilan ekonomi Riau dan nasib masyarakat yang bergantung pada sektor tersebut,” tutup Febriansyah.