RIAU ONLINE, INHU - Praktik dugaan penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kembali terbongkar di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau. Polisi menggerebek sebuah bengkel di Jalan Lintas Timur, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, yang diduga menjadi lokasi pemindahan BBM dari mobil tangki ke dalam jerigen untuk diperjualbelikan kembali.
Dalam pengungkapan tersebut, Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Inhu mengamankan lima orang yang berada di lokasi. Polisi juga menyita sekitar 800 liter Bio Solar dan 200 liter Pertalite yang diduga berkaitan dengan praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Pengungkapan kasus ini berlangsung pada Kamis, 19 November 2026, sekitar pukul 18.00 WIB. Penggerebekan dilakukan setelah polisi menerima informasi masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan berupa pemindahan BBM dari mobil tangki pengangkut resmi ke sejumlah jerigen.
Kasi Humas Ipda Ade Asnal, mengatakan pengungkapan tersebut berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya praktik penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi.
"Informasi yang kami terima berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Bio Solar. Modusnya dengan memindahkan BBM dari mobil tangki pengangkut resmi ke dalam jerigen, kemudian diduga diperjualbelikan kembali," ujar Ipda Ade Asnal, Sabtu, 21 November 2026.
Menindaklanjuti laporan tersebut, Kasat Reskrim Polres Inhu AKP Yohn Mabel, langsung memerintahkan Tim Opsnal Satreskrim melakukan penyelidikan di lokasi yang dicurigai.
Polisi kemudian melakukan pemantauan di sepanjang Jalan Lintas Timur Riau-Jambi. Dari hasil pengamatan, polisi mendapati satu unit mobil tangki berwarna merah putih milik PT Elnusa Petrofin memasuki sebuah bengkel.
Situasi semakin mencurigakan ketika tidak lama setelah mobil tangki masuk, sebuah mobil Colt Diesel berwarna merah diposisikan untuk menutupi keberadaan kendaraan tersebut.
Polisi yang terus melakukan pengawasan kemudian mendapati dugaan aktivitas pemindahan Bio Solar dari mobil tangki ke dalam jerigen. Tim Opsnal langsung bergerak melakukan pengamanan terhadap lima orang yang berada di lokasi.
Dari tempat kejadian perkara (TKP), polisi menemukan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas tersebut.
Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai Rp2.520.000 yang diduga merupakan hasil penjualan BBM, satu buah obeng yang diduga digunakan untuk membuka segel mobil tangki, 15 jerigen berisi Bio Solar yang diduga berasal dari pelangsiran SPBU, sembilan jerigen Bio Solar dari mobil tangki, serta enam jerigen berisi Pertalite.
Polisi turut menyita dua lembar surat pengantar pengiriman BBM jenis Bio Solar dari Pertamina Fuel Terminal Indragiri Hilir.
Selain itu, dua kendaraan juga diamankan, yakni satu unit mobil Colt Diesel merah bernomor polisi BM 8061 AH dan satu unit mobil tangki PT Elnusa Petrofin bernomor polisi B 9096 SFV. Empat unit telepon genggam turut disita untuk kepentingan penyidikan.
Berdasarkan pemeriksaan awal, polisi menduga BBM dipindahkan dengan cara membuka segel pada bagian kotak interbox mobil tangki menggunakan alat tertentu.
BBM yang dikeluarkan kemudian ditampung ke dalam jerigen. Selanjutnya, BBM tersebut diduga dikumpulkan untuk dijual kembali kepada pihak lain dengan harga lebih tinggi.
"Modus yang didalami penyidik yakni memindahkan BBM jenis Bio Solar dari mobil tangki pengangkut resmi ke dalam jerigen dengan membuka segel pada bagian kotak interbox. BBM tersebut kemudian diduga diperjualbelikan kembali," jelas Ade.
Meski demikian, polisi belum menyimpulkan secara keseluruhan rantai distribusi BBM tersebut. Penyidik masih menelusuri dari mana BBM diperoleh, bagaimana proses pengangkutannya, serta siapa saja pihak yang terlibat dalam dugaan praktik tersebut.
Peran masing-masing dari lima orang yang diamankan juga masih didalami, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain.
Dalam penanganan perkara ini, penyidik menerapkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Para pihak yang terbukti menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi terancam pidana penjara paling lama enam tahun dan denda maksimal Rp60 miliar.
Saat ini, Satreskrim Polres Inhu masih melanjutkan proses penyidikan dengan melengkapi administrasi perkara, memeriksa saksi-saksi, meminta keterangan ahli, serta mendalami keterlibatan masing-masing pihak.
Polres Inhu menegaskan pengungkapan ini merupakan bagian dari upaya kepolisian mengawasi distribusi energi bersubsidi agar tidak diselewengkan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi.
BBM bersubsidi sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak. Karena itu, praktik pemindahan dan penjualan kembali secara ilegal dinilai dapat mengganggu distribusi sekaligus merugikan masyarakat.
"Kami berkomitmen menindak tegas segala bentuk penyalahgunaan BBM bersubsidi. Pengawasan akan terus dilakukan agar penyalurannya tepat sasaran dan benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak," tutup Ade.

