Ketua RT Diduga Tipu Warga Urus Surat Tanah Lalu Dilaporkan ke Polsek Bukit Raya

ilustrasi-sertifikat-tanah.jpg
ilustrasi sertifikat/surat tanah (internet)

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Seorang warga bernama Raja Syahreza melaporkan dugaan tindak pidana penipuan yang diduga dilakukan seorang pria berinisial RM, yang disebut-sebut merupakan Ketua RT di lingkungan tempat tinggalnya di Kecamatan Bukit Barisan, Pekanbaru.

RM diduga melakukan penipuan dengan modus pengurusan sertifikat tanah (SHM) milik Raja Syahreza. Akibat kejadian tersebut, korban mengaku mengalami kerugian hingga Rp6.250.000.

Berdasarkan dokumen Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan (STPLP) yang diterbitkan Polsek Bukit Raya, laporan tersebut tercatat dengan Nomor: STPLP/B66/X/2026/Sektor Bukit Raya. Pengaduan itu diterima pada Kamis, 8 Oktober 2026, sekitar pukul 14.41 WIB dan hingga kini tak ada kejelasan hukum dalam kasus yang dilaporkan tersebut.

Dalam keterangannya kepada kepolisian, Raja Syahreza menyampaikan bahwa peristiwa yang dilaporkannya terjadi pada Senin, 7 September 2026, sekitar pukul 13.05 WIB. Lokasi kejadian berada di Jalan Adi Sucipto, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.

Persoalan tersebut bermula ketika korban ditawari oleh RM untuk membantu pengurusan Surat Hak Milik (SHM) tanah. Dalam dokumen pengaduan itu, terlapor disebut menawarkan jasa pengurusan sertifikat tanah dengan menjanjikan proses penyelesaian selama dua minggu.

Tawaran tersebut diduga membuat korban percaya dan bersedia menyerahkan sejumlah uang untuk keperluan pengurusan dokumen tanah tersebut.

Namun, dalam prosesnya, korban mengaku diminta melakukan transfer uang sebanyak tiga kali melalui layanan mobile banking.


Transfer tersebut dilakukan ke dua rekening bank berbeda, yakni rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama R. Syahreza dan rekening Bank Mandiri atas nama RM.

Jika ditotal, uang yang telah ditransfer korban mencapai Rp6.250.000 atau enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Korban kemudian mengaku mengalami kerugian atas transaksi tersebut. Ia menduga peristiwa yang dialaminya merupakan tindak pidana penipuan sehingga memutuskan membawa persoalan itu ke ranah hukum.

Dalam surat tanda penerimaan laporan pengaduan tersebut, Raja Syahreza secara jelas menyebut dugaan penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 KUHP. Laporan itu selanjutnya diterima Polsek Bukit Raya untuk dilakukan penyelidikan.

Kasus ini menjadi perhatian karena berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap seseorang yang disebut memiliki posisi sebagai Ketua RT. Terlebih, pengurusan sertifikat tanah merupakan urusan penting yang menyangkut kepastian hukum kepemilikan aset masyarakat.

Janji penyelesaian pengurusan dokumen dalam waktu dua minggu, sebagaimana disampaikan dalam pengaduan korban, menjadi salah satu bagian yang perlu ditelusuri lebih lanjut oleh aparat kepolisian.

Termasuk menelusuri aliran dana sebesar Rp6,25 juta yang telah ditransfer korban ke dua rekening berbeda serta memastikan bagaimana proses pengurusan sertifikat tanah yang sebelumnya dijanjikan tersebut.

Hingga laporan pengaduan diterbitkan pada 8 Oktober 2026, korban telah menempuh jalur hukum dengan mendatangi Polsek Bukit Raya.

Belum terdapat keterangan dalam dokumen tersebut mengenai hasil penyelidikan kepolisian, status hukum terlapor, maupun perkembangan pengurusan sertifikat tanah yang dijanjikan.

Redaksi sudah menghubungi Kanitreskrim Polsek Bukit Raya, Iptu Marco Polo tentang perkembangan kasus tersebut namun belum mendapatkan jawaban. Selain itu, belum diperoleh keterangan atau klarifikasi dari RM terkait tudingan yang disampaikan pelapor.