Pengamat politik Universitas Islam Riau (UIR), Agung Wicaksono (Istimewa)
RIAU ONLINE, PEKANBARU – Fenomena masuknya sejumlah politisi ke dalam kepengurusan organisasi olahraga, baik sebagai Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) maupun ketua cabang olahraga (cabor), menjadi sorotan.
Keterlibatan para politisi tersebut dinilai tidak semata-mata berkaitan dengan kecintaan terhadap dunia olahraga, tetapi juga berpotensi menjadi bagian dari upaya membangun pengaruh dan memperluas jaringan politik.
Sejumlah nama politisi diketahui kini menduduki posisi strategis di organisasi olahraga. Di antaranya Edi Basri, Ketua Komisi III DPRD Riau dari Partai Gerindra yang baru terpilih sebagai Ketua KONI Riau.
Kemudian Achmad Faisal Reza, yang menjabat sebagai Ketua KONI Pekanbaru sekaligus Ketua Fraksi Demokrat di DPRD Pekanbaru. Selain itu, ada juga Andi Cahyadi atau Aheng, Aheng merupakan Ketua KONI Kabupaten Kuantan Singingi yang juga merupakan kader Gerindra.
Ketua KONI Kabupaten Siak juga dikomandoi oleh seorang politisi yang juga merupakan Wakil Bupati Siak, Syamsurizal terpilih secara aklamasi dan menjadi Ketua KONI Siak masa bakso 2025-2029.
Melihat hal ini Pengamat politik Universitas Islam Riau (UIR), Agung Wicaksono, menilai semakin banyaknya politisi yang masuk dan memimpin organisasi olahraga menunjukkan lembaga tersebut memiliki daya tarik tersendiri dalam perspektif politik.
Menurutnya, fenomena tersebut tidak hanya berkaitan dengan kepentingan memajukan olahraga, tetapi juga berhubungan dengan jaringan, pengaruh, hingga akses terhadap sumber daya.
"Dalam perspektif ilmu politik, fenomena ini bisa dijelaskan melalui konsep political capital atau modal politik. Organisasi olahraga memiliki jaringan yang luas, mulai dari pengurus, atlet, pelatih hingga komunitas masyarakat," ujar Agung, Ahad 15 November 2026.
Baca Juga
Ia menjelaskan, posisi strategis dalam organisasi olahraga dapat menjadi ruang bagi politisi untuk memperluas jejaring sekaligus membangun legitimasi sosial di luar aktivitas politik formal.
Terlebih, politisi yang memiliki posisi di lembaga legislatif maupun pemerintahan juga mempunyai akses terhadap kebijakan dan penganggaran. Kondisi tersebut sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk mendorong perkembangan serta kemajuan olahraga daerah.
Meski demikian, Agung menegaskan keterlibatan politisi dalam organisasi olahraga tidak serta-merta menjadi persoalan. Namun, harus ada batas yang tegas agar kepentingan politik tidak mencampuri tata kelola organisasi olahraga.
"Politik boleh hadir untuk mendukung kemajuan olahraga, tetapi olahraga tidak boleh dijadikan instrumen untuk kepentingan politik praktis," tegasnya.
Ia mengingatkan, jabatan Ketua KONI maupun ketua cabang olahraga tidak boleh dimanfaatkan untuk membangun loyalitas politik, memperluas basis elektoral, ataupun mengonsolidasikan kekuasaan.
Menurutnya, organisasi olahraga harus tetap independen dalam menentukan kebijakan pembinaan, seleksi atlet, pengelolaan anggaran, hingga arah pencapaian prestasi.
Agung juga menekankan kepemimpinan organisasi olahraga harus berlandaskan prinsip good governance dengan mengedepankan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas.
Dengan demikian, keberhasilan seorang ketua organisasi olahraga tidak semestinya diukur dari besarnya pengaruh politik yang dimiliki, melainkan dari sejauh mana pembinaan atlet berjalan, kesejahteraan atlet diperhatikan, serta prestasi olahraga mengalami peningkatan.
"Bagi saya, politisi boleh masuk ke dunia olahraga, tetapi kepentingan politik harus berhenti ketika menyangkut tata kelola dan kepentingan organisasi olahraga," ungkapnya.
Ia berharap organisasi olahraga tidak kehilangan marwahnya sebagai wadah pembinaan dan peningkatan prestasi atlet akibat kepentingan kelompok maupun elite politik.
"Jangan sampai olahraga yang seharusnya menjadi ruang pembinaan prestasi justru berubah menjadi arena perluasan kekuasaan elite politik," tutupnya.
