(kiri-kanan) Okan Cornelius (Duta Antinarkoba), Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar, Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN Irjen Pol Aldrin Hutabarat, Kapolda Riau Irjen Arman Achdiat, Kepala BNNP Riau Brigjen Pol Christ Reinhard Pusung dan Sandi Pasband (Duta Antinarkoba) (DEFRI CANDRA/RIAU ONLINE)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Hasil survei nasional yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) RI bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba mengalami peningkatan dalam dua tahun terakhir.
Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN RI, Irjen Pol Aldrin Hutabarat, mengungkapkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia meningkat dari 1,73 persen pada 2023 menjadi 2,11 persen pada 2025.
Angka tersebut menunjukkan semakin banyak masyarakat Indonesia yang terpapar penyalahgunaan narkotika, khususnya pada kelompok usia produktif.
Aldrin menjelaskan, berdasarkan hasil survei nasional, pada 2023 terdapat sekitar 3,3 juta penduduk Indonesia usia 15 hingga 64 tahun yang terpapar penyalahgunaan narkoba. Namun, jumlah tersebut meningkat menjadi sekitar 4,15 juta jiwa pada 2025.
"Pada 2023, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia berada di angka 1,73 persen atau setara dengan 3,3 juta penduduk. Terjadi peningkatan pada 2025 menjadi 2,11 persen atau setara dengan 4,15 juta jiwa," ungkap Aldrin, Selasa, 10 November 2026.
Ia menjelaskan, survei tersebut menggunakan kelompok usia produktif 15 hingga 64 tahun sebagai sasaran pengukuran. Dengan jumlah penduduk Indonesia pada 2025 sekitar 287 juta jiwa, populasi dalam rentang usia tersebut diperkirakan mencapai 197 juta jiwa.
Dari jumlah tersebut, sekitar 4,15 juta orang tercatat masuk dalam angka prevalensi penyalahgunaan narkoba.
Menurut Aldrin, peningkatan angka prevalensi ini harus menjadi perhatian serius seluruh pihak. Sebab, persoalan narkoba bukan hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga menyangkut masa depan generasi muda dan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Hal lain yang menjadi perhatian BNN adalah kelompok usia remaja dan generasi muda. Aldrin menyebut kelompok usia 15 hingga 24 tahun menjadi salah satu kelompok dengan tingkat kerentanan terbesar terhadap penyalahgunaan narkoba.
Baca Juga
Menurutnya, usia tersebut merupakan masa pencarian jati diri dan pembentukan karakter. Pada fase ini, seseorang cenderung mengalami berbagai perubahan, baik dari sisi psikologis, sosial maupun perkembangan otak.
Kondisi tersebut membuat remaja membutuhkan perhatian dan pendampingan lebih agar tidak mudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika.
"Kalau kita lihat dari 4,15 juta itu, golongan yang terbesar adalah golongan remaja, generasi muda usia 15 sampai 24 tahun. Itu golongan yang terbanyak," jelasnya.
Ia menambahkan, kelompok usia tersebut juga menjadi salah satu sasaran yang rentan karena masih berada dalam proses perkembangan dan pencarian identitas diri.
Aldrin turut menyoroti perkembangan otak manusia yang masih berlangsung hingga usia sekitar 24 tahun. Karena itu, paparan zat adiktif pada masa tersebut berpotensi memberikan dampak terhadap perkembangan dan fungsi otak.
"Kalau kita melihat perkembangan otak, sampai usia 24 tahun itu perkembangan otak manusia masih berlangsung. Ketika kita mengonsumsi narkoba, maka narkoba bisa meracuni otak," lanjut jenderal bintang dua itu.
Ia juga menyinggung nikotin sebagai salah satu zat adiktif yang dapat berinteraksi dengan reseptor di otak. Menurutnya, pemahaman mengenai cara kerja zat adiktif perlu diberikan kepada masyarakat agar generasi muda memahami bahaya yang dapat ditimbulkan.
Di sisi lain, Aldrin menegaskan bahwa peningkatan prevalensi penyalahgunaan narkoba harus direspons melalui langkah yang menyeluruh. Penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika perlu terus diperkuat, tetapi upaya pencegahan dan pemberdayaan masyarakat juga tidak boleh diabaikan.
Ia menyinggung penindakan yang dilakukan BNN bersama sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Polri dan TNI, sepanjang Juli hingga Agustus 2026.
Dalam periode tersebut, tercatat 18 kasus yang menjadi bagian dari upaya penindakan terhadap peredaran narkotika.
"Terbukti pada bulan Juli sampai Agustus tahun ini, ada penindakan 18 kasus yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional, khususnya bersama para stakeholder-nya, termasuk Polri dan TNI," ungkapnya.
Menurutnya, keterlibatan berbagai unsur menjadi penting karena persoalan narkoba tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu lembaga.
"Pemerintah, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dunia pendidikan, keluarga hingga masyarakat harus mengambil peran sesuai kapasitas masing-masing".
"Pemberdayaan masyarakat juga menjadi salah satu pendekatan penting untuk membangun ketahanan lingkungan dari ancaman narkoba," pungkasnya.
