Kejari Pekanbaru berhasil memulihkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1,63 miliar (Dok. Kejari Pekanbaru)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru berhasil memulihkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1,63 miliar dalam perkara tindak pidana korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI Unit Rumbai.
Uang sebesar Rp 1.633.303.773 tersebut resmi disetorkan ke kas negara pada Senin, 9 November 2026. Penyetoran ini menjadi bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah terhadap perkara korupsi penyaluran KUR Mikro yang menjerat empat orang terdakwa.
Dana yang dikembalikan itu sebelumnya merupakan bagian dari uang sekitar Rp1,96 miliar yang disita penyidik selama proses penanganan perkara.
Uang tersebut kemudian dititipkan dalam rekening penampungan Kejari Pekanbaru hingga diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti berdasarkan putusan hakim.
Proses penyerahan pengembalian kerugian keuangan negara dilakukan secara simbolis dan disaksikan langsung Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pekanbaru, Marlambson Carel Williams.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Fusthathul Amul Huzni, para jaksa eksekutor, Kepala Sub Bagian Pembinaan (Kasubagbin), serta sejumlah kepala seksi di lingkungan Kejari Pekanbaru.
Pelaksana Harian (Plh) Kasi Intelijen Kejari Pekanbaru, Adhi Thya Febricar, membenarkan penyetoran uang tersebut. Ia menegaskan, pengembalian kerugian keuangan negara merupakan salah satu fokus penting kejaksaan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi.
"Benar, uang sebesar Rp1.633.303.773 telah disetorkan ke kas negara sebagai pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi penyaluran KUR. Penyetoran ini merupakan bentuk komitmen kejaksaan dalam mengoptimalkan pemulihan keuangan negara," ujar Adhi.
Menurutnya, penanganan perkara korupsi tidak boleh hanya berorientasi pada pemberian hukuman kepada para pelaku. Lebih dari itu, pengembalian kerugian negara juga harus menjadi perhatian agar penegakan hukum memberikan dampak nyata.
"Melalui proses penegakan hukum, kami berupaya agar kerugian keuangan negara dapat dikembalikan. Dengan demikian, penanganan perkara tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menghasilkan manfaat nyata bagi negara," tambahnya.
Baca Juga
Menariknya, dari total uang sekitar Rp1,96 miliar yang sebelumnya disita dalam proses penyidikan, tidak seluruhnya menjadi kewajiban pembayaran uang pengganti.
Dalam putusan pengadilan, terdakwa Faisal Syahreza Sulaiman dibebani kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp1.633.303.773.
"Setelah dikurangi kewajiban tersebut, terdapat kelebihan uang titipan sebesar Rp326.696.227. Kelebihan dana itu merupakan hak Faisal dan dikembalikan kepadanya sesuai dengan ketentuan dalam putusan pengadilan," pungkasnya.
Kasus korupsi ini bermula pada 2023, ketika dilakukan penyaluran KUR Mikro kepada 20 debitur dengan plafon kredit masing-masing sebesar Rp100 juta.
Namun, proses penyaluran kredit tersebut belakangan dipersoalkan karena para penerima kredit diduga tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima KUR. Dalam dakwaan disebutkan, para debitur tidak memiliki usaha aktif maupun usaha yang layak untuk mendapatkan pembiayaan.
Selain itu, proses verifikasi lapangan diduga tidak dilakukan secara maksimal. Pencairan kredit disebut hanya mengandalkan dokumen identitas para calon debitur tanpa pemeriksaan menyeluruh terhadap kelayakan usaha mereka.
Persoalan tersebut kemudian terungkap setelah adanya audit Satuan Pengawas Internal (SPI) bank BUMN pusat pada Juli 2023.
Hasil audit memperkirakan kerugian keuangan bank mencapai sekitar Rp1,9 miliar akibat penyaluran kredit yang bermasalah tersebut.
Dalam perkara ini, empat orang terseret ke meja hijau, masing-masing Ian Roni Hutagalung, Armanto, Faisal Syahreza Sulaiman, dan Asifa Muliani.
Keempatnya disebut memiliki peran berbeda dalam proses penyaluran KUR Mikro. Ian Roni Hutagalung diketahui merupakan mantri bank yang berkaitan dengan proses penyaluran kredit.
Sementara itu, Asifa Muliani berperan sebagai perantara atau pencari calon debitur. Adapun Armanto dan Faisal Syahreza Sulaiman disebut turut menikmati aliran dana dari penyaluran kredit tersebut.
Perkara tersebut kemudian disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.
Dalam persidangan, majelis hakim menyatakan keempat terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair. Namun, mereka dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair.
Atas perbuatannya, Ian Roni Hutagalung, Armanto, Faisal Syahreza Sulaiman, dan Asifa Muliani masing-masing dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan, dengan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan dari pidana tersebut.
Khusus Faisal, majelis hakim juga menjatuhkan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp1.633.303.773.
Kewajiban tersebut kemudian dipenuhi melalui uang titipan yang sebelumnya telah disita penyidik selama proses penyidikan perkara.
Penyetoran Rp1,63 miliar ke kas negara oleh Kejari Pekanbaru menjadi salah satu tahapan penting dalam menuntaskan pelaksanaan putusan perkara tersebut, sekaligus memastikan uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa dapat dipulihkan kepada negara.
